ADA dua jenis manifesto di Indonesia.
Yang pertama, manifesto yang dibacakan dengan penuh semangat. Setelah pemilu selesai, isinya pelan-pelan menghilang. Yang tersisa tinggal slogan, baliho, dan janji yang nasibnya mirip resolusi tahun baru: semangat di Januari, lupa di Februari.
Yang kedua adalah Manifesto PRD tahun 1996.
Bedanya, manifesto ini bahkan belum sempat ikut pemilu, tetapi sudah lebih dulu membuat penguasa gelisah. Seolah-olah ada yang membunyikan alarm kebakaran di rumah yang selama ini dianggap paling aman.
Bayangkan suasana Indonesia waktu itu. Partai politik cuma ada tiga. Pilihannya sederhana: pilih yang itu, yang itu lagi, atau... ya, yang itu juga. Variasinya kira-kira setara menu warteg yang dari jauh terlihat banyak, tetapi setelah didekati ternyata lauknya itu-itu juga.
Mendirikan partai baru saat itu kurang lebih seperti membuka warung kopi di halaman rumah presiden. Secara teori mungkin saja, tetapi tetangga pasti lebih dulu datang daripada pelanggan.
Di tengah situasi seperti itu, muncul sekelompok anak muda yang melakukan sesuatu yang sekarang terasa hampir seperti spesies langka.
Mereka tidak sibuk mencari jabatan.
Mereka malah sibuk membaca buku, berdiskusi sampai larut malam, berdebat, menyusun konsep, lalu melahirkan sebuah manifesto politik.
Anak muda sekarang kadang butuh tiga hari hanya untuk menentukan nama grup WhatsApp. Setelah namanya jadi, seminggu kemudian diganti lagi karena dianggap kurang estetik.
Mereka dulu justru menghabiskan hari-hari panjang untuk memperdebatkan satu dokumen politik.
Yang diperdebatkan bukan warna logo, bukan desain feed Instagram, tetapi masa depan Indonesia.
Bahkan naskah manifesto itu masih dikoreksi oleh Wiji Thukul agar bahasanya tetap tajam sekaligus mudah dipahami rakyat.
Konon, salah satu kalimat awal berbunyi, "Rezim Soeharto adalah jagal rakyat."
Wiji Thukul kemudian mengusulkan kalimat yang jauh lebih sederhana.
"Tidak ada demokrasi di Indonesia."
Kelihatannya lebih halus.
Padahal justru lebih mengena.
Yang satu seperti dipukul pakai bogem.
Yang satu lagi seperti ditagih utang lewat pesan singkat: pendek, tenang, tetapi bikin yang membaca tidak bisa tidur.
Yang menarik, manifesto itu tidak hanya berisi kritik.
Mereka juga menawarkan jalan keluar.
Menghapus Dwifungsi ABRI.
Membuka sistem multipartai.
Mencabut paket undang-undang politik.
Mendorong penyelesaian persoalan Timor Timur.
Ketika banyak orang masih sibuk mencari cara agar bisa berbicara tanpa ditangkap, mereka sudah sibuk memikirkan Indonesia seharusnya dibawa ke mana.
Bandingkan dengan hari ini.
Kadang manifesto politik cukup ditulis di baliho.
"Lanjutkan!"
Selesai.
Dilanjutkan apa?
Ya... nanti kita diskusikan setelah surveinya keluar.
Manifesto berubah menjadi slogan.
Analisis berubah menjadi jingle.
Perdebatan berubah menjadi konten TikTok berdurasi 30 detik yang lebih banyak transisinya daripada argumennya.
Kalau dulu PRD membuat penguasa panik karena kebanyakan gagasan, sekarang kadang rakyat yang panik karena terlalu sedikit gagasan. Yang ramai justru desain kaus, jersey relawan, sampai font kampanye. Isinya? Masih proses revisi.
Yang lebih menarik lagi, banyak alumni PRD hari ini menempati berbagai posisi penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia. Ada yang menjadi wakil menteri, anggota DPR, komisaris BUMN, hingga memegang jabatan di berbagai lembaga dan badan negara.
Itu menunjukkan bahwa perjalanan hidup seseorang memang bisa membawa mereka ke tempat yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan tiga puluh tahun lalu.
Namun ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar siapa berada di mana.
Ke mana perginya gagasan-gagasan yang dulu memenuhi Manifesto PRD?
Sebab sejarah tidak hanya mencatat siapa yang akhirnya menduduki jabatan.
Sejarah juga mencatat apakah ide-ide yang pernah diperjuangkan masih hidup, berkembang, atau justru disimpan rapi di lemari bersama spanduk aksi dan jaket lapangan yang hanya keluar setiap acara reuni.
Barangkali, itulah pertanyaan yang masih relevan hingga hari ini.
Mungkin itulah pelajaran paling penting dari Manifesto PRD 1996.
Bukan soal siapa yang kemudian menjadi tokoh politik.
Bukan pula soal siapa yang pernah menjadi kader.
Melainkan soal keberanian sekelompok anak muda untuk berkata,
"Indonesia bisa lebih baik."
Lalu mereka tidak berhenti di situ.
Mereka menuliskan gagasannya.
Mendebatkannya.
Mengoreksinya.
Dan siap mempertanggungjawabkannya.
Karena pada akhirnya, yang paling langka dalam politik bukan orang yang berani berteriak.
Yang paling langka adalah orang yang mau berpikir.
Hari ini kita punya lebih banyak partai.
Lebih banyak politisi.
Lebih banyak baliho.
Lebih banyak podcast.
Lebih banyak akun centang biru.
Bahkan lebih banyak "tim media" daripada tim penyusun gagasan.
Tetapi belum tentu kita punya lebih banyak ide.
Barangkali, yang paling kita rindukan hari ini bukan lahirnya partai baru.
Melainkan lahirnya kembali keberanian untuk menulis manifesto yang benar-benar berisi gagasan.
Karena bangsa ini tidak kekurangan orang yang pandai membuat slogan.
Yang mulai langka justru orang yang masih mau duduk semalaman, berdebat soal masa depan Indonesia.
*Mantan Ketua Komisariat SMID IISIP
