Kepala Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Hernanda Sudah Resmi Tersangka KPK

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPP) Bea dan Cukai Kediri, Gatot Heroe Hernanda telah ditetapkan sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, Rabu 22 Juli 2026, Gatot Heroe telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam surat perintah penyidikan (Sprindik) yang baru diterbitkan KPK.

Gatot disebut menerima uang dari Blueray Cargo sebesar Rp3,2 miliar sejak Juli 2025 hingga Januari 2026. Gatot sebelumnya juga sudah diperiksa tim penyidik KPK pada Kamis, 26 Februari 2026. Namun, pemanggilan Gatot tidak muncul di agenda pemeriksaan yang biasa diumumkan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo.

Pada pemeriksaan itu, Gatot diperiksa dalam kapasitas jabatannya sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat P2 DJBC tahun 2023-Februari 2026.

Sebelumnya pada Selasa, 21 Juli 2026, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengungkapkan bahwa KPK telah menerbitkan dua sprindik baru hasil pengembangan penyidikan sekaligus telaah terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara suap dengan terdakwa pemilik Blueray Cargo, John Field dkk.

"Hasil pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster," kata Taufik kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa 21 Juli 2026.

Taufik menerangkan, dua sprindik tersebut lahir setelah penyidik menganalisis aliran dana suap yang dalam putusan hakim disebut mencapai sekitar Rp91 miliar.

"Bahwa pemberian dari Blueray itu ada total Rp91 miliar. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster dari Rp91 miliar itu," kata Taufik.

Taufik menjelaskan, dari hasil analisis tersebut penyidik menemukan dua klaster perkara yang berbeda. Klaster pertama berkaitan dengan pejabat Bea dan Cukai, sedangkan klaster kedua masih berhubungan dengan perkara Bea Cukai namun memiliki peristiwa pidana yang berbeda.