Feri Amsari. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)
Sejumlah akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil resmi membentuk Kabinet Bayangan sebagai wadah pengawasan sekaligus pemberi alternatif kebijakan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat fungsi checks and balances di tengah minimnya oposisi formal di parlemen.
Ketua Panitia Seleksi Kabinet Bayangan, Feri Amsari, menegaskan bahwa pembentukan kabinet tersebut bukan untuk merebut atau menggantikan kekuasaan pemerintah. Menurutnya, kabinet ini hadir sebagai representasi partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan.
"Tujuan kami bukan menjadi pemerintahan tandingan, melainkan memberikan pembanding kebijakan yang berbasis data, kajian, dan kepentingan publik," ujar Feri dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin malam, 20 Juli 2026.
Ia menilai hampir seluruh kekuatan politik kini berada dalam koalisi pemerintahan sehingga ruang pengawasan terhadap kebijakan eksekutif menjadi semakin terbatas. Karena itu, masyarakat sipil dinilai perlu menghadirkan mekanisme pengawasan yang independen.
Feri juga memastikan Kabinet Bayangan tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun. Seluruh proses pembentukan dilakukan secara sukarela (pro bono), sementara kebutuhan operasional saat ini dibiayai melalui patungan internal tanpa dana dari korporasi maupun pihak asing. Ke depan, pendanaan direncanakan dibuka melalui mekanisme crowdfunding agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi.
Dalam menjalankan tugasnya, setiap menteri bayangan akan menjadi counterpart langsung bagi menteri di Kabinet Merah Putih. Melalui konsep man-to-man marking, setiap kebijakan pemerintah akan dikaji, dievaluasi, serta diberikan rekomendasi alternatif sesuai bidang kementerian masing-masing.
Proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan verifikasi panel independen yang terdiri dari Erry Riyana Hardjapamekas, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar. Para kandidat dipilih berdasarkan enam kriteria utama, yakni memiliki integritas, kompetensi dan rekam jejak yang baik, berusia di bawah 50 tahun, berani bersikap kritis, berpihak kepada kepentingan rakyat, serta tidak memiliki afiliasi dengan partai politik.
Dari 15 menteri yang terpilih, sekitar 40 persen merupakan perempuan.
Susunan Kabinet Bayangan Masyarakat Sipil
Menteri Sekretaris Negara: Feri Amsari
Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara: Armand Suparman
Menteri Luar Negeri: Shofwan Al-Banna Choiruzzad
Menteri Pertahanan: Curie Maharani
Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal: Khoirunnisa Nur Agustyati
Menteri Hukum dan Kebijakan Negara: Yance Arizona
Menteri Perekonomian: Media Wahyudi Askar
Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran: Bhima Yudhistira Adhinegara
Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim: Iqbal Damanik
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Iman Zanatul Haeri
Menteri Riset, Teknologi, dan Digital: Nenden Sekar Arum
Menteri Kesehatan: Irma Hidayana
Menteri Sosial dan Layanan Dasar: Nabiyla Risfa Izzati
Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan: Isnawati Hidayah
Sekretaris Kabinet: Ahmad Julil Qur'ani Farid.
Pembentukan Kabinet Bayangan ini menjadi salah satu inisiatif masyarakat sipil untuk memperkaya diskursus kebijakan publik. Para penggagas berharap setiap gagasan yang disampaikan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
