Berita

Logo BGN

Politik

PDIP Bakal Kirim Surat Kedua ke BGN Minta Data Kader Terlibat Proyek MBG

SABTU, 18 JULI 2026 | 22:29 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

PDI Perjuangan (PDIP) belum menerima balasan dari Badan Gizi Nasional (BGN) atas permintaan data kader partai yang diduga terlibat dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Jika surat pertama tetap diabaikan, PDIP memastikan akan mengirimkan surat kedua.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan surat yang dikirim DPP PDIP bertujuan memperoleh data resmi agar partai dapat melakukan penertiban internal apabila memang ada kader yang terlibat.


"Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut," kata Hasto di Jakarta, Sabtu, 18 Juli 2026. 

Menurut Hasto, PDIP telah memiliki kebijakan yang melarang kader maupun anggota partai mengambil keuntungan dari program MBG yang diperuntukkan bagi masyarakat.

"Partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut," tegasnya.

Hingga kini, kata Hasto, BGN belum memberikan respons atas surat tersebut. Karena itu, PDIP masih menunggu itikad baik dari lembaga tersebut.

"Ya kita tunggu suratnya dulu ya, belum ada jawaban sampai sekarang," ujarnya.

Apabila surat pertama tetap tidak direspons, PDIP akan kembali melayangkan surat kepada BGN.

"Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya," ucap Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyinggung kritik publik terhadap pelaksanaan program MBG yang dinilai diwarnai berbagai penyimpangan.

"Ini sebagai suatu kritik yang sangat keras karena ketika program untuk rakyat, mengatasnamakan rakyat tetapi dalam pelaksanaannya begitu banyak penyimpangan, bahkan kasus-kasus korupsi yang mencederai rakyat, maka kemudian muncul suara-suara untuk melakukan koreksi secara total terhadap kebijakan MBG," pungkasnya.

Sebelumnya, DPP PDIP mengirim surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026 kepada Kepala BGN Nanik S. Deyang untuk meminta data kader partai yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam operasional SPPG atau dapur MBG. Surat tersebut ditandatangani oleh Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya