Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)
Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas telah meluncurkan Peta Hilirisasi Rempah 2025-2045 (Pala, Lada, Cengkeh, Kayu Manis, Vanili, dan Temulawak) sebagai penjabaran dari RPJMN 2025-2045 untuk meningkatkan nilai ekonomi sumber daya alam unggulan ini dalam rantai pasok global.
Terkait itu, Direktur Eksekutif Laboratorium Politik Hukum (Labpolhum) MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk badan rempah dan herbal untuk mengelola potensi komoditas asli Nusantara tersebut.
“Rempah dan herbal bisa sebagai alternatif sumber pendapatan baru negara. Terkait konsep badan rempah dan herbal ini, dapat berbentuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” kata Haris dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam, 17 Juli 2026.
Ia pun mencontohkan negara-negara yang telah memiliki badan rempah, di antaranya (1) India dengan Spices Board, (2) China dengan The Standardization Administration of China (SAC); (3) Sri Lanka dengan Sri Lanka Development Board (EDB) yang terlibat dalam promosi ekspor rempah-rempah; (4) Malaysia dengan Malaysian Spices Council; (5) Vietnam dengan Olam Spices Vegetable Ingredients (SVI) dan Masan Consumer yaitu 2 (dua) lembaga yang memproduksi rempah-rempah di Vietnam serta Vietnam Pepper Association yang fokus pada produksi dan ekspor lada; (6) Iran dengan Iran National Standards Organization (INSO); hingga (7) Nigeria dengan Institute of Public Analysts of Nigeria (IPAN), National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC), Tiger Foods Ltd, Belphins Nig. Ltd.
“Potensi dan pengelolaan rempah dan herbal perlu dikelola dengan serius, terpadu, konsisten, berkelanjutan, keberadaan badan khusus rempah dan herbal ini ditujukan untuk mengontrol standar harga dan standar mutu untuk tingkat lokal, nasional, serta internasional,” imbuhnya.
Lanjut Haris, hal tersebut dapat menjadi sumber pendapatan baru lainnya selain pajak, sehingga negara dapat lebih berdaya dalam melaksanakan berbagai program pembangunan lainnya tanpa harus bertumpu total dengan pajak dari rakyat.
“Indonesia ini negara super kaya, tidak banyak negara lain yang memiliki banyak potensi dan sumber daya alam seperti kita. Penjajah di masa lalu datang ke Nusantara karena rempah, sehingga semua yang tersedia saat ini perlu digali dan dikembangkan dengan riset. Tinggal bagaimana semuanya bisa dikelola sesuai dengan amanat konstitusi sehingga bisa mewujudkan keadilan sosial bagi semua,” pungkasnya.
