Berita

Ilustrasi

Politik

Pemerintah Siapkan Pajak 0 Persen hingga 50 Tahun untuk Pengusaha

KAMIS, 16 JULI 2026 | 13:43 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0 persen hingga 50 tahun bagi pelaku usaha yang beroperasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) atau financial center. 

Skema tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII bersama DPR.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan insentif tersebut disiapkan untuk meningkatkan daya saing PFII sekaligus menarik minat investor berskala besar agar menanamkan modal di Indonesia.


Menurut Misbakhun, pemerintah mengusulkan tarif PPh 0 persen berlaku hingga 50 tahun. Namun secara pribadi, ia menilai fasilitas itu seharusnya tetap melekat selama PFII masih beroperasi.

"Insentif akan kita berikan dalam banyak bentuk. Pajak 0 persen, pemerintah akan memberikan itu sampai 50 tahun. Kalau saya pribadi seharusnya insentif itu berlaku selama PFII masih ada, tetapi pemerintah mengusulkan 50 tahun," ujar Misbakhun, dikutip Kamis 16 Juli 2026.

Ia menilai pemberian insentif pajak dalam jangka panjang merupakan langkah yang wajar mengingat industri jasa keuangan akan terus berkembang dan semakin modern di masa mendatang.

Selain menarik investor, kebijakan tersebut diyakini mampu mendorong kehadiran berbagai pelaku industri keuangan, mulai dari perbankan swasta, bank-bank Himbara, perusahaan investasi, perusahaan sekuritas, hingga institusi keuangan lainnya. 

Kehadiran mereka, kata Misbakhun diharap dapat memperkuat ekosistem keuangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia juga berharap PFII dapat menjadi alternatif bagi investor yang selama ini menempatkan investasinya di kawasan suaka pajak seperti British Virgin Islands, Cayman Islands, maupun Labuan.

"Harapan kita, mereka yang selama ini menyebarkan investasinya di British Virgin Islands, Cayman Islands, dan Labuan bisa kembali berinvestasi di Indonesia daripada harus ke sana," katanya.

Tak hanya menawarkan insentif perpajakan, pemerintah juga menyiapkan berbagai kemudahan lain bagi pelaku usaha di PFII. 

Fasilitas tersebut antara lain kemudahan penggunaan mata uang asing dalam transaksi, penyusunan laporan keuangan dalam bahasa asing, hingga kemudahan dalam proses pendirian perusahaan.

Meski demikian, Misbakhun menegaskan seluruh skema insentif tersebut masih berupa usulan karena pemerintah bersama DPR masih membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU PFII.

"Jadi, 50 tahun itu rencana pengenaan pajaknya. PPh akan dikenakan 0 persen dalam jangka waktu sampai 50 tahun selama PFII berdiri. Itu salah satu usulannya," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya