Kepala Program Studi Kriminologi Institut Andi sapada, Tegar Bimantoro. (Foto: Istimewa)
Kawasan Dadaha, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak mencekam pada Sabtu malam, 11 Juli 2026. Seorang mantan narapidana kasus terorisme (eks napiter) berinisial A, diduga nekat meledakkan lapak dagangan milik sesama pedagang kaki lima (PKL) setelah terlibat perselisihan.
Insiden ini memicu sorotan tajam dari pengamat, salah satunya Kepala Program Studi Kriminologi Institut Andi sapada, Tegar Bimantoro. Tegar menilai aksi nekat tersangka yang masih memiliki dan menggunakan amunisi aktif menjadi bukti nyata adanya celah dalam sistem pengawasan pemerintah.
Ia menegaskan bahwa insiden ini melempar sejumlah pertanyaan krusial yang harus segera dijawab oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait.
"Pertanyaan mendasar yang harus digali saat ini adalah: dari mana tersangka mendapatkan amunisi tersebut? Mengapa bisa terjadi kelalaian dalam pemantauan?" ujar Tegar dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 13 Juli 2026.
Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan pemetaan ulang (mapping) guna mendeteksi berapa banyak eks napiter di luar sana yang masih memiliki kemampuan taktis dan akses terhadap bahan peledak seperti tersangka A.
Selain faktor keamanan, Tegar juga menyoroti akar masalah sosial-ekonomi yang memicu gesekan di lapangan.
Menurutnya, insiden rebutan lapak ini terjadi karena kurangnya kehadiran pemerintah dalam memfasilitasi integrasi pekerjaan bagi para mantan narapidana. Program pemulihan yang ada dinilai belum terkoneksi dengan baik dengan realitas kebutuhan pasar kerja.
Sebagai solusi, Tegar mendorong pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Densus 88 Antiteror untuk melahirkan regulasi baru yang inovatif.
"Pemerintah harus memikirkan sebuah terobosan untuk mengatasi labor mismatch (ketidaksesuaian tenaga kerja) bagi para eks napiter. Regulasi baru ini harus mampu menampung dan mengarahkan mereka ke sektor ekonomi yang tepat agar tidak perlu berebut lahan pekerjaan di jalanan seperti yang terjadi saat ini," jelas Tegar yang saat ini juga tengah meneliti fenomena tersebut dalam disertasinya.
Namun, ia mengingatkan bahwa terobosan dan rasa aman tidak datang secara cuma-cuma. Pemerintah harus realistis mengenai anggaran.
"Melakukan pemantauan terhadap ribuan eks napiter di seluruh Indonesia dengan anggaran yang minimalis adalah hal yang mustahil. Jika pemerintah ingin menciptakan keadaan yang benar-benar aman, maka investasi dan nilai anggaran yang dikeluarkan untuk pengawasan serta pembinaan juga harus besar," pungkasnya.
