Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)
Pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin galak dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, dianggap sebagai satu jawaban atas permasalahan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an mengungkap, hasil survei Arus Survei Indonesia terakhir menunjukkan persoalan ekonomi masih menjadi beban terbesar yang dirasakan masyarakat, yang setidaknya dipicu oleh empat persoalan utama yang paling banyak dikeluhkan publik.
"Yakni mahalnya harga kebutuhan pokok, sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan, meningkatnya angka kemiskinan, serta tuntutan agar pemerintah semakin serius memberantas korupsi," ujar Ali kepada RMOL, Senin, 13 Juli 2026.
Dari hasil surveinya tersebut, Ali menyebut tantangan yang dihadapi bangsa ke depan akan semakin kompleks dan berat, sehingga responden kebanyakan membutuhkan kepastian dalam penghidupan
"Temuan survei kami menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan solusi nyata. Mereka ingin harga kebutuhan pokok lebih terjangkau, lapangan pekerjaan terbuka lebih luas, angka kemiskinan ditekan, dan korupsi diberantas secara serius," katanya.
"Keempat persoalan ini saling berkaitan sehingga tidak bisa diselesaikan secara parsial," sambungnya.
Menurut Ali, korupsi menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas pembangunan karena mengurangi kualitas pelayanan publik dan menggerus anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Ia menilai, langkah pemerintah dalam mengusut berbagai dugaan kasus korupsi dapat menjadi fondasi bagi terciptanya stabilitas politik dan ekonomi nasional, sehingga turut mempengaruhi sentimen pelaku usaha termasuk investor dari luar negeri.
"Stabilitas politik tidak lahir hanya karena situasi yang tenang, tetapi juga karena masyarakat melihat adanya keadilan dalam penegakan hukum. Ketika pemerintah berani menindak dugaan korupsi secara konsisten, kepercayaan publik akan meningkat dan itu berdampak positif terhadap stabilitas nasional," jelasnya.
Lebih lanjut, Ali meyakini pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konsisten juga memiliki dampak strategis terhadap iklim investasi Indonesia.
Investor, menurutnya, selalu mempertimbangkan kepastian hukum, transparansi birokrasi, serta integritas institusi sebelum menanamkan modal.
"Semakin kuat komitmen pemerintah dalam membersihkan praktik korupsi, semakin besar pula peluang Indonesia memperoleh kepercayaan dari investor. Investasi yang meningkat pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Ditambah, lanjut Dosen Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini, terdapat sejumlah manfaat lain apabila agenda pemberantasan korupsi dijalankan secara menyeluruh, misalnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, terciptanya birokrasi yang lebih profesional dan akuntabel,
"Juga meningkatnya efektivitas penggunaan anggaran negara, serta menguatnya posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang berkomitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," tutur Ali
Oleh karena itu, ia mengingatkan pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penindakan semata, tetapi harus dibarengi dengan reformasi sistem, penguatan pengawasan, transparansi pengelolaan anggaran, serta pencegahan agar praktik serupa tidak kembali terulang.
"Momentum ini sebaiknya kita jadikan sebagai gerakan nasional untuk mendukung pemerintahan yang bersih," demikian Ali.
