BEM Kristiani Geruduk DPR Tuntut Evaluasi Total Kejagung

Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia (BEM-KSI) menggelar aksi damai di depan Gedung DPR pada Jumat 10 Juli 2026.

Aksi itu diikuti oleh mahasiswa dari berbagai daerah sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait penguatan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum serta pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kami hadir untuk mendorong penguatan pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Kepercayaan publik terhadap lembaga negara harus dijaga melalui transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi," kata Koordinator Pusat BEM-KSI, Charles Gilbert. 

Dalam aksinya, massa BEM-KSI menyampaikan empat tuntutan utama kepada DPR. Tuntutan pertama adalah mendesak DPR untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) guna memastikan penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan sesuai prinsip negara hukum.

Tuntutan kedua adalah meminta Komisi III DPR  segera memanggil Kejagung Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna memberikan keterangan secara terbuka kepada publik terkait berbagai perkembangan opini yang berkembang dan menjadi perhatian masyarakat luas.

Selain itu, BEM-KSI juga mendesak DPR untuk tetap melakukan pengawalan terhadap proses penyidikan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan salah satu petinggi Kejagung. 

Poin keempat yang disuarakan adalah dorongan kepada seluruh aparat penegak hukum agar tidak melakukan penanganan perkara secara tebang pilih, khususnya dalam perkara yang melibatkan aparatur penyelenggara negara. 

"Prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum di Indonesia," kata Charles.

Ia menegaskan bahwa BEM-KSI mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara profesional, independen, dan berdasarkan hukum. 

"Penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas merupakan syarat utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara," kata Charles.