Barisan Pemuda Antikorupsi menggelar aksi tumpengan di Kejaksaan Agung. (Foto: Istimewa)
Barisan Pemuda Antikorupsi menggelar aksi demonstrasi dibalut dengan tumpengan dan meminta agar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dicopot dari jabatannya demi transparansi penanganan kasus.
Aksi tersebut digelar di Patung Kuda, Jakarta Pusat serta Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan pada Jumat, 10 Juli 2026.
Koordinator Aksi, Faldo menjelaskan pihaknya merasa miris lantaran Kejaksaan yang seharusnya jadi barisan terdepan dalam pemberantasan korupsi, justru diduga terlibat perkara.
"Ironisnya hari ini, Kejaksaan malah menjadi sumber masalah pemberantasan korupsi. Katakan saja kasus Jampidsus Febrie Adriansyah yang diduga menimbun harta hasil TPPU berupa pecahan uang Dolar, Rupiah dan batangan emas," kata Aldo.
Oleh karenanya, Barisan Pemuda Anti Korupsi pun mendesak agar Kejagung melakukan evaluasi total, pembenahan serta bersih-bersih dari jaksa nakal yang memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
"Penegakan hukum hukum harus berlandaskan keadilan, bukan pesanan. Copot dan periksa Febrie Adriansyah di kasus dugaan korupsi yang menyeretnya," tuturnya.
Seperti diketahui sebelumnya Febrie mengakui bila rumah yang digeledah oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya di Sentul, Bogor, Jawa Barat merupakan miliknya pribadi.
"Tentang rumah Sentul, itu memang rumah pribadi Jampidsus (Febrie) yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana kepemilikan sejak awal," kata Febrie di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan.
Dalam penggeledahan itu polisi menyita emas batangan seberat 74 kg dan uang tunai pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat hingga dolar Singapura senilai Rp476 miliar. Namun, Febrie berdalih bahwa barang-barang tersebut bukan milik.
"Mengenai uang kan tadi sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, bahwa ada kegiatan, bahwa itu ada orang-orang juga nerima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Kemudian ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara yang sesuai prosedur hukum," ujar Febrie.
