Aplikasi Live Streaming DIduga Fasilitasi Judol Dilaporkan ke Komdigi

Forum Masyarakat Bersatu (Formabes) melaporkan dugaan penyalahgunaan sebuah aplikasi live streaming yang diduga memuat, memfasilitasi, atau dimanfaatkan sebagai sarana aktivitas perjudian online kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Ketua Formabes, Haris Nasution, menegaskan bahwa pelaporan bukan bentuk tuduhan sepihak, melainkan permintaan agar pemerintah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap aplikasi yang dilaporkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

"Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran hukum, kami mendesak pemerintah untuk bertindak tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Haris dalam keterangan tertulis, Selasa 7 Juni 2026.

Menurut Haris, ruang digital Indonesia harus dijaga agar tidak dimanfaatkan sebagai media penyebaran aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat, termasuk praktik perjudian online yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah.

Ia mengatakan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, Formabes mendorong Komdigi menjatuhkan sanksi administratif sesuai kewenangannya, termasuk pemutusan akses atau pemblokiran layanan terhadap aplikasi tersebut.

Selain itu, Formabes juga meminta pemerintah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta instansi terkait untuk menelusuri aliran dana maupun rekening yang terbukti digunakan dalam aktivitas yang melanggar hukum.

Haris juga meminta agar penegakan hukum tidak berhenti pada pemblokiran aplikasi semata. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, maka seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai hukum.

"Termasuk penelusuran rekening dan aliran dana yang berkaitan dengan dugaan perjudian online.," katanya.

Haris menegaskan, status suatu platform yang telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tidak dapat dijadikan alasan untuk terbebas dari proses hukum apabila dalam praktik operasionalnya ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

"Apabila terbukti melanggar, maka sanksi harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tandasnya.