Berita

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (Foto: RMOL/Sarah Alifia)

Politik

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

SENIN, 06 JULI 2026 | 22:20 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Polemik kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di TikTok dan Tokopedia dipastikan telah selesai. 

Pemerintah menegaskan tidak ada PHK massal, melainkan pengalihan karyawan dalam lingkup grup perusahaan yang sama sebagai bagian dari penataan organisasi.

"Jadi itu sudah clear kok masalahnya," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.


Menurutnya, persoalan tersebut telah dimediasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melalui pertemuan dengan manajemen TikTok dan Tokopedia. 

Hasilnya, perusahaan memastikan tidak melakukan PHK, melainkan menerapkan skema talent mobility atau pengalihan pekerja di dalam grup.

"Presiden Direktur dari Tokopedia sudah meluruskan bahwa yang dilakukan saat ini itu bukan PHK dalam artian sepihak karena ada kondisi industri, tapi mereka sedang melakukan pembenahan, istilahnya talent mobility di internal mereka," ujarnya.

Yassierli menambahkan, penataan organisasi tersebut justru diikuti dengan pembukaan peluang kerja baru. TikTok disebut membuka sekitar 100 posisi yang dapat diisi oleh tenaga kerja baru.

"TikTok sendiri membuka lowongan pekerjaan baru sekitar 100 orang," jelasnya.

Sebelumnya, President Director PT Tokopedia Stephanie Susilo juga membantah kabar adanya PHK di lingkungan TikTok dan Tokopedia. 

Menurutnya, penataan yang dilakukan perusahaan merupakan bagian dari mobilitas internal karyawan dalam grup bisnis TikTok, bukan pemutusan hubungan kerja.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya