Berita

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. (Foto: RMOL/Alifia)

Politik

Jadi Presiden Pertama Gratiskan BPHTB, Menteri Ara: Hati Prabowo untuk Rakyat!

SENIN, 06 JULI 2026 | 21:48 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Prabowo Subianto menjadi presiden pertama di Indonesia yang menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kebijakan itu disebut sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap Program 3 Juta Rumah. Menurut Maruarar, sejak awal pemerintah Prabowo berkomitmen mempermudah akses masyarakat untuk memiliki rumah, termasuk menghapus sejumlah biaya yang sebelumnya menjadi beban masyarakat.

"Presiden Prabowo adalah presiden yang pertama memberikan BPHTB dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Dulu namanya IMB dan masyarakat harus membayar, rakyat miskin itu bayar. Tapi di zaman Presiden Prabowo dibuat gratis," kata pria yang akrab disapa Ara di Kantor OJK, Jakarta, Senin 6 Juli 2026.


Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan perintah langsung Prabowo di awal pemerintahannya.

"Itu baru satu bulan jadi Presiden, beliau sudah perintahkan saya. Memang hatinya ada sama rakyat," ujarnya.

Selain menggratiskan BPHTB dan PBG, Ara menyebut pemerintah memberikan berbagai insentif lain untuk mendukung sektor perumahan. Di antaranya insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), peningkatan kuota fasilitas pembiayaan perumahan dari 228 ribu unit menjadi 350 ribu unit, hingga penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5 persen menjadi 4 persen yang diharapkan memperluas ruang pembiayaan perbankan.

Berbagai kebijakan tersebut merupakan hasil sinergi lintas kementerian dan lembaga. Selain itu program renovasi rumah bagi masyarakat miskin, kata Ara yang juga mengalami lonjakan pada tahun ini.

"Tahun lalu rumah yang direnovasi sebanyak 45 ribu unit. Tahun ini naiknya bukan deret tambah tapi deret kali jadi 400 ribu unit. Jadi kita renovasi rumah-rumah rakyat yang miskin," tandasnya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya