Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita. (Foto: Dokumentasi Fraksi PDIP)
Klaim keberhasilan swasembada atas delapan komoditas pangan yang digaungkan pemerintah menuai kritik tajam dari Senayan.
Kapoksi Fraksi PDIP di Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita menyebut capaian pada komoditas beras, jagung, gula konsumsi, ayam ras, telur ayam ras, cabai besar, cabai rawit, dan bawang tersebut patut diuji kembali karena terindikasi sekadar "kemandirian semu".
Politisi asal Banyuwangi Jawa Timur ini secara khusus memberikan peringatan kepada jajaran menteri dan kepala lembaga terkait agar menyajikan data yang riil dan faktual.
“Capaian tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026. Saya meminta agar para pembantu Presiden dalam melaporkan hasil kinerjanya bisa lebih obyektif dan komprehensif agar berbagai tantangan ke depan dapat disusun antisipasinya. Jangan menjebak Presiden dengan laporan yang sekadar di atas kertas,” tegas Sonny dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Ia menyoroti kelemahan elementer dari klaim pemerintah yang masih bersandar pada angka proyeksi ketersediaan 2026, alih-alih realisasi panen secara utuh. Menurutnya, menjadikan asumsi Luas Tambah Tanam (LTT) sebagai indikator keberhasilan final adalah bentuk sesat metodologi yang bisa memicu blunder kebijakan.
Selain itu, ia mengkritisi sengkarut definisi data antarinstitusi. Perbedaan klasifikasi wujud bawang merah, definisi gula konsumsi, hingga disparitas angka produksi jagung nasional dengan catatan lembaga internasional (United States Department of Agriculture/USDA) membuat surplus di satu lembaga kerap terbaca defisit di lembaga lainnya.
Lebih lanjut, politisi asal Banyuwangi Jawa Timur ini mengapresiasi produksi beras nasional yang menembus 34,71 juta ton pada 2025. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa surplus agregat nasional acapkali menutupi krisis di tingkat lokal. Konsentrasi produksi padi yang sangat tersentralisasi di Pulau Jawa menciptakan kerentanan distribusi, sehingga daerah di luar lumbung utama tetap rawan mengalami gejolak harga akibat minimnya pasokan.
Ironi lebih besar tampak pada komoditas hortikultura. Meski pasokan cabai dan bawang merah diklaim 100 persen bersumber dari panen lokal, tata kelola logistik yang rapuh justru menghancurkan nilai komoditas tersebut di tingkat petani.
“Lumpuhnya jalur distribusi logistik, seperti antrean berhari-hari di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, menyebabkan panen membusuk di jalan dan harganya anjlok. Tangisan petani di tengah kemacetan ini secara otomatis menggugurkan klaim swasembada yang hanya indah di atas kertas,” ungkap Sonny.
Kemandirian Rapuh di Sektor Peternakan
Di sektor perunggasan, klaim swasembada daging dan telur ayam ras juga dinilai rapuh. Meski pemerintah membanggakan nihilnya impor produk akhir, operasional di sisi hulu nyatanya masih sangat bergantung pada impor pakan ternak, khususnya bungkil kedelai (soybean meal) yang mencapai jutaan ton pada 2025.
Kondisi ini menyandera nasib peternak pada fluktuasi nilai tukar rupiah dan dinamika pasar global. Hal tersebut terbukti ketika harga di tingkat peternak anjlok di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pada pertengahan 2026.
"Beberapa waktu lalu kita semua menyaksikan bagaimana para peternak ayam petelur ramai-ramai membagikan ayamnya karena sudah tidak mampu lagi bertahan akibat harga pakan yang mahal namun harga jual telurnya murah," jelas Sonny.
Merespons rentetan persoalan tersebut, Sonny mendesak pemerintah agar segera mengubah haluan evaluasi dari sekadar berpatokan pada indikator kuantitas menjadi pendekatan ketahanan rantai pasok yang terintegrasi.
Untuk mewujudkan hal itu, ia menyerukan perlunya sinkronisasi data nasional melalui rekonsiliasi antara Kementan, Bapanas, BPS, Bulog, dan Kemendag guna menyeragamkan parameter data pangan agar tidak menyesatkan publik dalam pembuatan kebijakan.
Kebijakan juga harus kembali berfokus pada kesejahteraan petani dengan menjadikan harga yang berkeadilan di tingkat produsen sebagai tolok ukur utama, serta merealisasikan amanat Undang-Undang terkait penempatan satu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di setiap desa.
Selain itu, intervensi anggaran harus diarahkan secara masif untuk menyelamatkan komoditas transisi yang masih defisit parah, seperti bawang putih, kedelai, dan daging sapi, yang tingkat ketergantungan impornya saat ini masih menembus angka 80 persen lebih.
Hal lain yang tak kalah penting adalah penguatan infrastruktur pascapanen dengan memastikan ketersediaan alokasi khusus untuk pembangunan fasilitas rantai pendingin (cold chain storage) dan pusat pengeringan terpadu di lumbung-lumbung hortikultura demi mencegah tingginya angka susut panen dan meredam fluktuasi harga antar pulau.
“Kedaulatan pangan tidak diukur dari deretan angka surplus di dokumen kementerian, tetapi dari hadirnya negara dalam memastikan akses, keterjangkauan, dan kesejahteraan petani di lapangan,” pungkasnya.
