Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat Konferensi Pers bersama Presiden Direktur PT Tokopedia Stefanie Susilo serta Menaker RI Yassierli yang digelar di selasar Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). (Foto: Parlemen)
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi dialog antara Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker) dengan perwakilan TikTok menyusul isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.
Dalam dialog tersebut, Executive Director of Tokopedia and TikTok E-Commerce (Presiden Direktur) Stephanie Susilo memastikan manajemennya tidak ada kebijakan PHK.
Langkah Dasco ini diapresiasi pengamat politik Hendri Satrio atau Hensa. Menurutnya, langkah tersebut penting karena isu ketenagakerjaan saat ini sedang menjadi perhatian publik. Negara tidak bisa hanya menunggu kegaduhan membesar sebelum mengambil sikap.
“Langkah Pak Dasco dan Menaker Yassierli ini bagus dan cepat dalam merespons ini. Mereka langsung memanggil pihak terkait, meminta penjelasan, dan tidak membiarkan isu PHK ini membesar liar begitu saja,” ujar Hensa, Senin, 6 Juli 2026.
Hensa menilai, pertemuan antara DPR, Kementerian Ketenagakerjaan, dan pihak TikTok-Tokopedia menunjukkan adanya kesadaran bahwa isu PHK bukan semata persoalan internal perusahaan.
“PHK itu bukan cuma urusan perusahaan dengan karyawan. Begitu isu ini ramai, apalagi menyangkut perusahaan besar, publik pasti bertanya negara ada di mana. Jadi langkah cepat seperti ini memang perlu,” kata Hensa.
Meski begitu, Hensa mengingatkan agar respons pemerintah dan DPR tidak berhenti hanya pada pertemuan atau klarifikasi dari perusahaan.
Ia mengatakan, bantahan pihak TikTok-Tokopedia bahwa tidak ada PHK tetap perlu diikuti dengan pengecekan lebih lanjut, terutama untuk memastikan tidak ada hak pekerja yang terabaikan.
“Kalau perusahaan bilang tidak ada PHK, ya bagus. Tapi jangan berhenti di situ. Pemerintah dan DPR tetap harus memastikan faktanya seperti apa. Jangan sampai istilahnya diganti menjadi penataan tenaga kerja, tapi pekerjanya tetap merasa dirugikan,” ujar dia.
Hensa pun menilai, dalam situasi seperti ini, Dasco dan Yassierli perlu menjaga agar negara tidak terlihat hanya menjadi tempat perusahaan memberi penjelasan, tetapi juga menjadi pihak yang aktif memastikan perlindungan pekerja.
“Perusahaan boleh transformasi, tapi pekerja jangan dibuat ikut-ikutan tidak pasti. Nah di situlah fungsi negara. Menenangkan publik boleh, tapi melindungi pekerja tetap harus nomor satu,” kata Hensa.
Ia juga menilai, langkah Dasco dan Menaker Yassierli dapat menjadi sinyal politik bahwa isu ketenagakerjaan tidak bisa dianggap kecil, terutama di tengah banyaknya kekhawatiran masyarakat soal PHK dan masa depan pekerjaan.
“Jadi saya memuji respons cepatnya, bukan berarti semua sudah selesai. Justru setelah ini harus dikawal. Kalau tidak dikawal, nanti publik melihatnya hanya sebagai panggung klarifikasi,” ujar Hensa.
Hensa mengatakan, pemerintah dan DPR perlu memastikan setiap penataan tenaga kerja dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai aturan. Ia menyebut, publik membutuhkan kepastian, bukan hanya pernyataan bahwa tidak ada PHK.
“Yang dibutuhkan pekerja itu kepastian. Kalau memang tidak ada PHK, jelaskan dengan terang. Kalau ada penataan, jelaskan juga dampaknya ke pekerja. Jangan sampai bahasa perusahaan terdengar rapi, tapi di bawah pekerja tetap bingung,” kata Hensa.
