Safari Politik Jokowi Berpotensi Picu Perpecahan Elite

Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai bukan sekadar menjaga eksistensi politik, tetapi juga berpotensi memunculkan faksionalisme di dalam lingkaran elite kekuasaan.

Pengamat politik Selamat Ginting menilai salah satu tujuan utama langkah tersebut adalah menjaga posisi Jokowi sebagai tokoh politik yang tetap berpengaruh setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

"Jokowi tetap menjadi tokoh berpengaruh. Itu yang dia inginkan. Tetapi tidak mengganggu pemerintahan Prabowo. Dia ingin tetap berpengaruh, tetapi juga tidak ingin terus-menerus dikaitkan dengan Prabowo, apalagi sampai berhadap-hadapan," ujar Selamat lewat kanal Youtube Abraham Samad, Jumat, 3 Juli 2026.

Ia melihat hubungan Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto saat ini masih bersifat saling melengkapi. Salah satu indikatornya adalah kunjungan putra Presiden Prabowo, Didit Hediprasetyo, ke kediaman Jokowi di Solo beberapa waktu lalu.

"Tentu ada pesan di balik pertemuan itu. Kita memang belum mengetahui pesan eksplisitnya, tetapi setidaknya ada pesan-pesan implisit yang ingin disampaikan," katanya.

Meski demikian, Selamat mengingatkan dinamika tersebut berpotensi berkembang menjadi faksionalisme permanen apabila basis loyalitas politik di sekitar Prabowo dan Jokowi semakin berbeda arah.

Dalam kajian ilmu politik, kata dia, faksionalisme muncul ketika terdapat kelompok-kelompok elite yang memiliki basis loyalitas berbeda dalam satu sistem kekuasaan.

"Jika pendukung Presiden Prabowo dan jaringan politik Jokowi semakin berbeda orientasi politiknya, maka Indonesia dapat dikatakan sedang memasuki fase kompetisi elite yang lebih intens dan lebih keras," jelasnya.

Menurut Selamat, kompetisi antarelite itu tidak selalu diwujudkan dalam bentuk konflik terbuka, tetapi juga dapat terjadi melalui proses negosiasi dan tawar-menawar politik.

"Faksionalisme ini dapat berlangsung dalam bentuk negosiasi. Akan ada bargaining, misalnya menjelang reshuffle kabinet dengan muncul permintaan agar tokoh tertentu tidak dicopot. Itu bagian dari dinamika politik yang mungkin terjadi," pungkasnya.