Ilustrasi (Artificial Inteligence)
Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan laporan masyarakat mengenai lokasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang dinilai kurang ideal hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan proyek yang sedang berjalan.
Menurut Ferry, jumlah aduan yang diterima tidak mencapai 10 lokasi, sementara pembangunan Kopdes Merah Putih saat ini telah berlangsung di puluhan ribu titik.
"Kalau jumlahnya saya sudah hitung dari semua masukan masyarakat atau yang ada di media sosial, jumlahnya kurang dari 10 dari 30 ribu yang sedang dibangun," kata Ferry dalam jumpa pers di Jakarta, dikutip Jumat 3 Juli 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas sejumlah unggahan di media sosial yang menyoroti lokasi beberapa Kopdes Merah Putih. Dalam sejumlah video, terdapat koperasi yang dinilai berada di lokasi kurang strategis, seperti di lereng perbukitan, menghadap area persawahan, berdampingan dengan koperasi lain, maupun berada di dekat area pemakaman.
Meski demikian, Ferry menilai temuan tersebut tidak dapat dijadikan gambaran umum pelaksanaan program karena hanya mencakup sebagian kecil dari total pembangunan yang berlangsung.
Ia menegaskan pemerintah tetap akan menindaklanjuti setiap laporan melalui proses verifikasi dan validasi sebelum menentukan langkah lanjutan.
Ferry menjelaskan, penentuan lokasi Kopdes Merah Putih sejak awal merupakan hasil musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat setempat. Karena itu, apabila setelah proses verifikasi lokasi tersebut dinilai kurang sesuai, pemerintah akan kembali berkoordinasi dengan warga dan kepala desa untuk mencari solusi terbaik.
"Kami akan pikirkan, kami akan carikan solusinya sekiranya memang itu dianggap kurang," katanya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan relokasi, Ferry menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan. Menurutnya, seluruh opsi masih menunggu hasil verifikasi yang melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, serta masyarakat desa.
"Nanti kami pikirkan, kami cari solusinya. Tapi itu kan ada proses verifikasi, validasi melibatkan pemerintah, lembaga yang lain juga. Kita akan kembali bermusyawarah dengan masyarakat desa dan kepala desanya juga," ujarnya.
