Berita

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Asep Wahyuwijaya. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

DPR Dorong Pembenahan Tata Kelola Perumnas, Tak Cukup Lewat PMN

KAMIS, 02 JULI 2026 | 17:52 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Transformasi Perum Perumnas dinilai tidak cukup hanya mengandalkan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Pembenahan harus dimulai dari perbaikan kebijakan, tata kelola, hingga budaya organisasi agar perusahaan pelat merah itu mampu menjalankan mandat penyediaan rumah bagi masyarakat sekaligus menjadi badan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya, Perumnas perlu melakukan evaluasi menyeluruh karena berbagai persoalan yang sama terus berulang selama lima dekade.


"Yang ingin saya lihat adalah dari sisi kebijakan, apa yang harus diperbaiki agar 50 tahun ke depan Perumnas tidak lagi menghadapi situasi yang sama seperti sekarang," ujar Asep, dikutip Kamis, 2 Juli 2026. 

Politikus Nasdem itu mengatakan tantangan utama Perumnas adalah menjaga keseimbangan antara menjalankan fungsi pelayanan publik (PSO) dan membangun bisnis yang sehat. Karena itu, lanjut dia, transformasi perusahaan harus didukung kebijakan yang tepat, bukan sekadar tambahan modal.

"Kita perlu melakukan komparasi dan mencari benchmark dari negara lain, misalnya Singapura. Di satu sisi Perumnas punya beban menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat, tetapi di sisi lain juga harus mampu membiayai bisnis yang bersifat komersial. Di situlah kita perlu mencari formulasi kebijakan yang tepat," imbuhnya.

Asep juga menegaskan, perubahan tidak hanya bergantung pada strategi bisnis, tetapi harus dibarengi pembenahan tata kelola dan budaya organisasi. Menurutnya, berbagai persoalan, termasuk temuan dan restatement laporan keuangan, harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh.

"Kalau kemudian ada berbagai persoalan teknis, temuan hingga melakukan restatement keuangan, itu tentu harus menjadi bahan evaluasi. Yang lebih penting adalah bagaimana secara kultural values perusahaan itu diperbaiki, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik bisa mulai dihilangkan," pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya