Pasien Penyakit Kronis Dipastikan Tetap Terlindungi JKN

Pemerintah memastikan pasien penyakit kronis terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang berkelanjutan.
 
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar saat melakukan peninjauan pelayanan pasien cuci darah ke RSUD Cengkareng yang dilanjutkan ke Kantor BPJS Kesehatan Jakarta Barat, Kebon Jeruk, Jakarta.

“Pada dasarnya kita semua, pemerintah, kami, terus ingin memastikan bahwa bentuk pelayanan, terutama pelayanan jenis katastropik, khususnya cuci darah ini, berjalan dengan lancar karena tidak ada penundaan di dalam pelaksanaannya. Karena sekali penundaan akan berakibat fatal buat semua pihak,” ucap Muhaimin, Kamis, 2 Juli 2026.

Menurutnya, program JKN merupakan bentuk nyata gotong royong seluruh masyarakat Indonesia dalam menjamin akses layanan kesehatan.

Melalui mekanisme tersebut, peserta saling membantu sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan berbiaya tinggi tetap dapat memperoleh layanan tanpa terbebani biaya pengobatan.

Ia menjelaskan pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,6 triliun untuk membiayai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), ditambah sekitar Rp4 triliun dari pemerintah daerah.

Dari total pembiayaan tersebut, sekitar Rp22,2 triliun digunakan untuk membiayai pelayanan penyakit katastropik seperti gagal ginjal, penyakit jantung, kanker, dan berbagai penyakit kronis lainnya.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan dukungan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk menjaga keberlanjutan Program JKN dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh peserta.

"Yang paling penting, kita akan berusaha sebisa mungkin meningkatkan kepesertaan ini dengan partisipasi seluruh masyarakat dengan sungguh-sungguh," kata Muhaimin.

Melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Kemenko PM berkomitmen memastikan seluruh kebijakan perlindungan sosial berjalan selaras dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga akan terus memastikan bahwa pasien penyakit kronis, khususnya dari kelompok miskin dan rentan, tetap memperoleh haknya atas layanan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, dan tanpa hambatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional.