Bamsoet: Polri Harus Makin Profesional, Adaptif, dan Responsif

Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara harus menjadi momentum penting untuk memperkuat transformasi Polri menuju institusi yang semakin profesional, modern, adaptif, serta dipercaya masyarakat. 

Demikian dikatakan Anggota DPR sekaligus  Warga Kehormatan Utama Korps Brimob Polri, Bambang Soesatyo (Bamsoet), dalam keterangannya, Rabu 1 Juli 2026.

Delapan dekade perjalanan Polri menunjukkan bahwa tantangan menjaga keamanan terus berubah, dari ancaman konvensional menjadi kejahatan siber, penipuan digital lintas negara, perdagangan orang, terorisme, pencucian uang, hingga kejahatan berbasis kecerdasan buatan. 

Karena itu, transformasi Polri tidak dapat berhenti pada pembenahan internal, tetapi harus menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 

"Usia 80 tahun merupakan fase kematangan institusi Polri," kata Bamsoet.

Menurut Bamsoet, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi Polri Presisi sehingga semakin profesional, modern, humanis, adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus semakin dipercaya masyarakat. 

"Kepercayaan publik merupakan modal utama penegakan hukum dan menjaga stabilitas nasional," ujar Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan, tantangan keamanan nasional kini semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. 

Modus kejahatan siber berkembang sangat cepat, mulai dari pembobolan data, penipuan investasi daring, judi online, pencurian identitas digital, hingga pemanfaatan artificial intelligence untuk membuat konten palsu atau deepfake yang berpotensi memicu keresahan sosial. 

Kondisi tersebut menuntut Polri memperkuat kemampuan digital forensik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kerja sama internasional, serta mempercepat integrasi teknologi dalam sistem penegakan hukum. 

Di sisi lain, pelayanan publik berbasis digital yang telah berkembang melalui berbagai aplikasi kepolisian perlu terus disempurnakan agar semakin mudah diakses masyarakat.

"Ketika kejahatan memanfaatkan teknologi mutakhir, aparat penegak hukum juga harus memiliki kemampuan, perangkat, dan sistem yang lebih maju sehingga mampu memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat," kata Bamsoet.