Berita

Wakil Ketua Umum DPP Abpednas, Irfan Aghasar. (Foto: Dok. DPP Abpednas)

Politik

Abpednas Sudah Jalankan Program Ketahanan Pangan Sebelum Pemerintah

RABU, 01 JULI 2026 | 11:26 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Berbagai program ketahanan pangan desa sudah dijalankan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP Abpednas) jauh sebelum pemerintah menggencarkan sosialisasi kebijakan tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Abpednas, Irfan Aghasar usai menghadiri Sosialisasi Kebijakan Ketahanan Pangan Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim di Swiss-Belinn Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Selasa, 30 Juni 2026.

Kegiatan tersebut digelar Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bekerja sama dengan World Bank.


"Apa yang hari ini disosialisasikan oleh Kementerian Desa, kami dari Abpednas sebenarnya telah kerjakan secara mandiri jauh hari sebelumnya," kata Irfan.

Menurut Irfan, Abpednas telah mengembangkan sejumlah program ketahanan pangan di berbagai desa. Program itu antara lain budidaya ikan dengan sistem bioflok, peternakan ayam petelur, hingga penyediaan sarana air bersih.

Program penyediaan air bersih bahkan telah dilengkapi sistem pengawasan digital melalui QR Code Control yang terintegrasi dalam program Jaga Pangan.

"Kami menggunakan sistem QR Code Control melalui program Jaga Pangan," ujarnya.

Meski mengaku telah lebih dahulu menjalankan program serupa, Irfan tetap mengapresiasi langkah Kemendes PDT yang dinilai responsif dalam mengantisipasi persoalan mendasar di desa, terutama dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan.

Menurutnya, kebijakan yang disiapkan kementerian di bawah kepemimpinan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan sektor pangan di tingkat desa.

"Tentunya kami mengapresiasi Kemendes PDT yang mampu mengantisipasi dan menyiapkan diri menghadapi permasalahan perubahan iklim. Semoga Abpednas dapat berkolaborasi lebih erat dengan kementerian ke depannya," pungkasnya.

Sosialisasi tersebut juga dihadiri Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Arif Satria, perwakilan World Bank, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, serta para kepala desa dan perwakilan asosiasi desa se-Kabupaten Serang.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya