Pemerintah Dituntut Terbuka soal Anggaran Karhutla

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkirakan kembali meningkat menyusul puncak musim kemarau dan fenomena El Nino pada Agustus-September 2026. 

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra, Sumail Abdullah mengingatkan pemerintah tidak terlena dengan capaian penurunan kasus karhutla dalam beberapa tahun terakhir. 

Menurutnya, tren lonjakan titik panas (hotspot) yang kembali muncul sejak 2020 menjadi alarm agar kesiapsiagaan tetap diperkuat.

"Apalagi kita akan menghadapi puncak El Nino pada Agustus dan September," kata Sumail di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu 1 Juli 2026.

Dalam rapat itu, Sumail menyoroti alokasi anggaran operasional pengendalian karhutla sekitar Rp2,296 triliun. Ia meminta pemerintah terbuka jika dana tersebut dinilai belum cukup.

"Apakah anggaran ini cukup? Kalau tidak cukup, berapa sebenarnya anggaran yang dibutuhkan sehingga kami di Komisi IV bisa memberikan dukungan," kata Sumail.

Selain kesiapan anggaran, Sumail juga menyoroti aspek penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus karhutla. 

"Harus ada ketegasan. Jangan ragu-ragu. Kalau tidak, setiap tahun pelanggaran dan kebakaran hutan akan terus berulang," pungkas Sumail.