Berita

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

DPR Minta Negara Perketat Pengawasan Jalur PMI Ilegal

SELASA, 30 JUNI 2026 | 21:41 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Masih tingginya jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat melalui jalur ilegal dinilai menunjukkan lemahnya sistem penempatan tenaga kerja ke luar negeri. 

Pemerintah didorong memperluas jalur resmi sekaligus memperkuat perlindungan bagi pekerja migran, mulai dari keberangkatan hingga kembali ke Indonesia.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan negara tidak boleh abai terhadap pekerja migran yang menghadapi persoalan di luar negeri, termasuk mereka yang berangkat secara nonprosedural.


"Kalau bicara perlindungan, ini sudah menjadi kewajiban negara untuk hadir, baik mereka legal maupun ilegal ketika sudah terjadi persoalan," kata Felly kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026. 

Menurut Felly, banyaknya pekerja migran ilegal menjadi tanda masih adanya persoalan dalam mekanisme penempatan tenaga kerja. Ia mencontohkan banyak warga Indonesia yang bekerja di Amerika Serikat secara nonprosedural justru mendapat bantuan dari sesama WNI.

"Kalau orang-orang seperti itu bisa hadir membantu mereka, lalu di mana negara? Apa sebenarnya persoalan yang menyebabkan begitu banyak pekerja migran berangkat secara ilegal?" ujarnya.

Felly juga menyoroti belum masuknya negara tujuan utama seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda dalam skema penempatan antarpemerintah (G-to-G). Menurutnya, pemerintah perlu memperluas kerja sama agar lebih banyak pekerja migran dapat berangkat melalui jalur resmi dan memperoleh perlindungan yang memadai.

Selain persoalan penempatan, Felly meminta pemerintah tidak mengabaikan pekerja migran yang telah menyelesaikan kontraknya. Ia mengusulkan penguatan program pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan, akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga pendampingan pembentukan UMKM.

"Ketika mereka pulang, mereka tetap harus terlindungi. Bukan hanya dirinya, tetapi juga keluarganya agar memiliki keberlanjutan ekonomi," tutupnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya