Berita

Ilustrasi

Politik

DJP Imbau Pekerja Tunda Pencairan JHT Sampai Pensiun agar Pajak Lebih Ringan

SELASA, 30 JUNI 2026 | 19:27 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau para pekerja agar tidak terburu-buru mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) selama masih aktif bekerja. 

Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP, Eddy Triono, mengatakan pekerja sebaiknya menunggu hingga pensiun untuk mencairkan dana JHT agar memperoleh tarif pajak final yang lebih ringan.

Sebab, pencairan JHT saat masih bekerja dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif progresif yang berpotensi lebih tinggi dibandingkan pencairan setelah memasuki masa pensiun.


"Sebisa mungkin pada saat masih aktif bekerja, jangan cairin JHT-nya. Karena tarifnya progresif. Tunggu sampai pensiun, nanti pajaknya kecil kok," kata Eddy dalam media briefing di kantor DJP, Jakarta pada Selasa, 30 Juni 2026.

Eddy menjelaskan, apabila peserta tidak pernah mencairkan sebagian manfaat JHT selama masih aktif bekerja, maka seluruh dana yang diterima saat pensiun akan dikenai PPh Pasal 21 final sesuai ketentuan. Untuk pencairan hingga Rp50 juta dikenakan tarif 0 persen, sedangkan nilai di atas Rp50 juta dikenai tarif final 5 persen.

"Maka tarif PPh final 0 dan 5 persen akan dikenakan pada seluruh manfaat JHT yang dibayarkan pada saat pegawai sudah memasuki pensiun," ujarnya.

Ia mencontohkan, seorang pekerja yang mencairkan seluruh saldo JHT sebesar Rp130 juta setelah pensiun hanya dikenai pajak final Rp4 juta. Rinciannya, Rp50 juta pertama bebas pajak, sedangkan Rp80 juta sisanya dikenai tarif final 5 persen.

"Apabila pegawai tidak pernah mengambil sebagian manfaat JHT pada saat aktif bekerja. Jadi pada saat pensiun, dia langsung terima Rp130 juta dikenakan PPh final sesuai dengan PP 68," jelas Eddy.

Menurutnya, skema tersebut memang dirancang untuk memberikan insentif bagi pekerja yang mempertahankan dana JHT hingga memasuki masa pensiun.

Sebaliknya, apabila peserta mencairkan sebagian dana JHT saat masih aktif bekerja, maka pencairan tersebut akan dikenai PPh Pasal 21 dengan tarif progresif sesuai Pasal 17 Undang-Undang PPh.

Sebagai ilustrasi, seorang pekerja yang telah bekerja lebih dari 10 tahun mencairkan sebagian saldo JHT sebesar Rp10 juta pada Januari 2024 saat masih aktif bekerja. Atas pencairan tersebut dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 5 persen. Pajak tersebut bersifat tidak final sehingga masih diperhitungkan dalam kewajiban pajak tahunan.

Ketika pekerja tersebut memasuki masa pensiun pada Mei 2026 dan mencairkan sisa saldo JHT sebesar Rp120 juta, pencairan itu kembali dikenai PPh Pasal 21 final sesuai PP Nomor 68 Tahun 2009. Dari jumlah tersebut, Rp50 juta pertama dibebaskan dari pajak, sedangkan Rp70 juta sisanya kembali dikenai tarif final 5 persen.

"Coba kalau ambilnya gede, yang sudah melewati bracket berikutnya, misalnya ambilnya Rp70 juta. Sudah bracket-nya pasti (kena pajak) di atas (dibanding) dicairkan semuanya," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya