Berita

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan. (Foto: RMOL)

Politik

Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Cerminkan Demokrasi Berkeadilan

SELASA, 30 JUNI 2026 | 10:50 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat afirmasi keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif pada Pemilu.

MK sebelumnya membacakan Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 245 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.


MK juga menegaskan, apabila ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota wajib menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik peserta pemilu pada daerah pemilihan bersangkutan.

Menanggapi putusan tersebut, Aher menilai putusan MK tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat kepastian hukum serta memastikan amanat konstitusi mengenai peningkatan partisipasi politik perempuan dapat terlaksana secara lebih efektif dan konsisten.

“Putusan Mahkamah Konstitusi ini patut diapresiasi karena memberikan penegasan yang lebih kuat terhadap komitmen bangsa dalam mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kehadiran perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik merupakan bagian penting dari demokrasi yang inklusif dan berkeadilan,” ungkapnya lewat keterangan resmi, Selasa, 30 Juni 2026.

Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menyebut penegasan mengenai konsekuensi hukum tersebut sangat penting untuk menghindari multitafsir dalam pelaksanaan regulasi pemilu. Selama ini, menurutnya, berbagai ketentuan afirmasi sering menghadapi kendala implementasi karena tidak disertai mekanisme penegakan hukum yang jelas.

“Prinsip hukum yang baik tidak hanya memuat kewajiban, tetapi juga harus memiliki mekanisme penegakan yang tegas. Dengan adanya sanksi yang jelas, seluruh peserta pemilu akan memiliki kepastian mengenai aturan yang harus dipatuhi,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut.

Selain itu, mantan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini memahami bahwa gugatan tersebut berangkat dari kekhawatiran atas sejumlah kasus yang menunjukkan masih adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan keterwakilan perempuan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan afirmasi yang telah diamanatkan undang-undang.

“Semangat kebijakan afirmasi bukan sekadar memenuhi angka statistik, melainkan membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan bangsa. Karena itu, implementasinya harus dijaga secara konsisten,” ujar Kang Aher.

Anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini menambahkan bahwa penguatan keterwakilan perempuan perlu dipahami sebagai bagian dari upaya memperkaya perspektif dalam penyusunan kebijakan publik. 

Kehadiran perempuan di lembaga legislatif diharapkan dapat memperkuat perhatian terhadap berbagai isu strategis, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan keluarga, serta pembangunan sosial secara umum.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh partai politik untuk mempersiapkan kader-kader perempuan terbaik sejak dini, tidak hanya untuk memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga untuk melahirkan pemimpin perempuan yang memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi dalam menjalankan amanah rakyat. 

Selain itu, ia berharap putusan MK ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia sekaligus memastikan bahwa prinsip kesetaraan kesempatan dalam kehidupan politik dapat diwujudkan secara nyata sesuai amanat konstitusi.

“Partai politik perlu menjadikan kaderisasi perempuan sebagai agenda yang berkelanjutan. Dengan pembinaan yang baik, kita akan memiliki semakin banyak tokoh perempuan yang mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan nasional maupun daerah,” tutup Kang Aher.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya