Ilustrasi tanah Papua. (Foto: artificial intelligence)
Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan media, pemerintah, akademisi, lembaga riset, hingga organisasi masyarakat sipil dinilai menjadi langkah strategis yang mendesak.
Sinergi ini diperlukan bukan hanya untuk memperkuat resiliensi media, tetapi juga sebagai motor penggerak percepatan pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan literasi digital dan budaya verifikasi informasi juga dipandang sebagai fondasi krusial demi menciptakan ruang informasi yang sehat di Tanah Papua.
Direktur Media Seputar Papua sekaligus tokoh media Papua, Misbah Latuapo mengingatkan, pesatnya perkembangan teknologi digital, media sosial, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) membawa peluang besar yang perlu dimanfaatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan lewat informasi edukatif dan konstruktif.
"Di era digital saat ini, tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar bukan hanya berada di tangan jurnalis profesional, tetapi juga seluruh masyarakat yang aktif menggunakan media sosial. Karena itu, budaya verifikasi harus menjadi kebiasaan bersama sebelum membagikan informasi kepada publik," tegas Misbah dalam keterangan tertulisnya, Senin, 29 Juni 2026.
Menurutnya, pasokan informasi yang akurat dan berbasis data memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas sosial. Hal ini sekaligus menjadi suplemen pendukung agenda pembangunan yang tengah digenjot pemerintah di Papua, mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.
Ekosistem informasi yang sehat, kata dia, diyakini bakal memperkuat partisipasi publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan di Bumi Cenderawasih.
"Setiap informasi yang kita unggah harus memiliki manfaat sosial. Pertanyaannya sederhana, apakah informasi itu membantu menyelesaikan masalah atau justru memperkeruh keadaan? Kesadaran ini penting agar media sosial menjadi instrumen pembangunan masyarakat," jelasnya.
Lebih lanjut, Misbah juga menyoroti pentingnya pendekatan riset dalam produksi konten publik, termasuk dalam pembuatan film dokumenter. Sebuah karya dokumenter, kata dia, tidak boleh sekadar menampilkan fakta visual penarik simpati, melainkan harus disokong data valid, narasumber kredibel, pemahaman konteks, serta menawarkan solusi.
"Ke depan, kerja advokasi harus selalu dibangun di atas fondasi riset yang kredibel dan komunikasi publik yang bertanggung jawab," tuturnya.
Mengakhiri pernyataannya, Misbah kembali menegaskan sinergi media, peneliti, pemda, akademisi, dan masyarakat sipil sebagai modal sosial yang kuat untuk melahirkan kebijakan yang tepat sasaran.
"Perubahan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat harus dibangun melalui data valid, informasi akurat, dan kolaborasi kuat antaraktor lokal. Di sinilah pentingnya sinergi semua pihak," tutupnya.
