Gedung wisma Danantara Indonesia. (Foto: RMOL/Alifia)
Rencana penggabungan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) perlu dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan perusahaan yang memiliki kinerja sehat.
Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan mengatakan konsolidasi sebaiknya diawali pada BUMN yang secara operasional dan keuangan sudah kuat agar proses penggabungan berjalan lebih mudah.
"Diawali oleh BUMN yang kinerjanya sehat, sehingga penggabungan lebih mudah. Bukan justru memindahkan beban. Misalnya, BUMN di sektor perkebunan yang masih tercerai-berai, seperti ada PalmCo, Agrinas, ID Food, atau lainnya," kata Herry kepada RMOL di Jakarta pada Senin, 29 Juni 2026.
Sementara itu, untuk BUMN yang kondisi keuangannya kurang sehat, seperti perusahaan di sektor karya maupun farmasi, Herry menyarankan agar pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu persoalan restrukturisasi sebelum melakukan merger.
"Untuk BUMN yang kurang sehat, seperti pada BUMN karya maupun farmasi, sebaiknya diselesaikan dulu masalah keuangannya, misalnya melalui restrukturisasi. Sehingga, ketika digabung, tidak memindahkan beban," ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar perusahaan yang sehat tidak ikut terbebani oleh entitas yang bermasalah.
"BUMN maupun anak usahanya yang akan dikonsolidasikan perlu melakukan restrukturisasi keuangan sebelum penggabungan. Kalau tidak, nanti bisa menjadi virus bagi perusahaan yang sehat," tegasnya.
Lebih jauh, Herry menilai BUMN atau anak usaha yang sudah tidak memiliki prospek untuk dipulihkan sebaiknya ditutup agar tidak terus membebani keuangan negara.
"Untuk BUMN atau anak usaha BUMN yang memang sudah tidak layak dibenahi, sebaiknya ditutup. Jangan biarkan jadi beban berkepanjangan," imbuh dia.
Senada, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengingatkan pemerintah agar tidak keliru menentukan BUMN yang akan dilebur, dijual, maupun ditutup.
"Risiko terbesarnya adalah salah memilih perusahaan yang dilebur, dijual, atau ditutup. Ada BUMN yang secara keuangan lemah tetapi memiliki fungsi pelayanan publik penting, misalnya di transportasi, pangan, energi, kesehatan, atau daerah tertinggal. Untuk perusahaan seperti ini, ukuran keberhasilannya tidak bisa hanya laba, tetapi juga manfaat sosial," ujar Josua kepada
RMOL.
Ia menilai solusi yang tepat bukan membiarkan kerugian terus berlangsung, melainkan memisahkan fungsi komersial dan penugasan negara.
"Jika pemerintah memberi tugas sosial, biaya penugasan harus dihitung terbuka dan dibayar melalui APBN, bukan disembunyikan dalam neraca BUMN," jelasnya.
Joshua juga mengingatkan agar konsolidasi tidak sekadar melahirkan perusahaan raksasa yang tetap tidak efisien.
"Menggabungkan banyak perusahaan tidak otomatis membuatnya lebih sehat. Jika penggabungan hanya memindahkan masalah utang, manajemen lemah, dan budaya kerja tidak produktif ke satu badan usaha yang lebih besar, maka reformasi hanya berubah bentuk, bukan memperbaiki kinerja," tegasnya.
Karena itu, ia menilai proses konsolidasi harus dibarengi dengan pembersihan neraca keuangan, perbaikan kualitas manajemen, penguatan sistem pengawasan, penyederhanaan rantai anak dan cucu perusahaan yang tidak produktif, serta penetapan target kinerja yang jelas dan terukur.
