Berita

Konferensi Pers DPR RI dengan pemerintah terkait penguatan fiskal dan moneter di Gedung DPR RI, Senin, 29 Juni 2026. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Cegah PHK, Pemerintah Pangkas Harga LNG untuk Industri

SENIN, 29 JUNI 2026 | 18:44 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah memutuskan memangkas harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) bagi industri menjadi 13 Dolar AS per Metric Million British Thermal Unit (MMBTU).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut keputusan pemangkasan ini menjadi upaya pemerintah untuk menjaga keberlangsungan industri di tengah 'mencekiknya' kenaikan harga gas industri.

"Langkah ini juga mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK)," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.


Dia mengakui penurunan harga LNG merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto di tengah kenaikan harga gas industri yang telah mencapai 20 hingga 23 Dolar AS per MMBTU.

"Setelah kita menghitung dan kami sudah bertemu dengan Bapak Presiden, (harga LNG) diturunkan menjadi 13 Dolar AS per MMBTU," kata Bahlil.

Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan mahalnya harga LNG industri disebabkan oleh penurunan produksi kilang gas di wilayah barat yang meng-cover Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Kondisi tersebut menyebabkan industri menggunakan gas LNG.

LNG dipasok dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan beberapa daerah luar Jawa lainnya. Kondisi itu yang kemudian membuat harga LNG naik dan melonjak di pasaran menjadi 20 hingga 23 Dolar AS per MMBTU.

"Itulah yang menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan," pungkasnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Kapolres Sukoharjo Dicopot Usai Penggerebekan Pesantren

Senin, 02 November 2026 | 18:26

DPR Gandeng Kementerian PPPA Dorong Gerakan Nasional Antibullying

Senin, 02 November 2026 | 18:20

Gibran Ingatkan Ancaman Hoaks terhadap Kerukunan Masyarakat

Senin, 02 November 2026 | 18:06

Antisipasi Gangguan Selat Hormuz, Chandra Asri Bangun Fasilitas Pengganti Nafta

Senin, 02 November 2026 | 18:02

Program Kemenag Harus Sejalan dengan Visi-Misi Prabowo

Senin, 02 November 2026 | 17:41

Kemenhaj Rekrut Tenaga Pendukung untuk Urus Visa Haji 2027

Senin, 02 November 2026 | 17:34

Ahmad Doli Harap Pimpinan Parpol Segera Bertemu Bahas Gibran

Senin, 02 November 2026 | 17:31

Gibran Tetap Blusukan ke Daerah di Tengah Polemik Putusan MA dan MK

Senin, 02 November 2026 | 17:25

Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tambang Nikel Harus jadi Perhatian Pemerintah

Senin, 02 November 2026 | 17:09

Cegah Kekerasan di Pesantren, Kemenag Buka Pelatihan Daring melalui MOOC Pintar

Senin, 02 November 2026 | 17:02

Selengkapnya