Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rangkaian safari politik di Lampung bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). (Foto: Dok PSI)

Politik

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

SENIN, 29 JUNI 2026 | 11:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ritual adat yang dijalani Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rangkaian safari politik di Lampung kembali mendapat sorotan. Prosesi tersebut dinilai bukan sekadar penghormatan terhadap tradisi lokal, tetapi juga memiliki dimensi komunikasi politik.

Pengamat politik Nurul Fatta menilai ritual yang dilakukan Jokowi merupakan bagian dari instrumen pencitraan untuk meningkatkan publisitas politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang kini dikaitkan dengan langkah-langkah politik mantan presiden tersebut.

"Ritual yang dilakukan Jokowi dalam safari politiknya merupakan bagian dari instrumen pencitraan untuk mendongkrak publisitas politik PSI yang sedang dilakukan," kata Nurul Fatta kepada RMOL, Senin, 29 Juni 2026.


Menurutnya, ritual adat memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Lampung. Namun, dalam perspektif politik, terdapat pertimbangan lain yang juga tidak kalah penting, yakni nilai simbolik dan daya tarik komunikasi politik.

"Ritual itu bagi orang Lampung sebagai sesuatu yang sangat bermakna, tapi bagi politisi tidak cukup makna. Keunikan dan kemampuan menjadi alat komunikasi politik agar mengundang perhatian publik juga dipertimbangkan. Makanya kenapa memilih Lampung dengan adat demikian," ujarnya.

Nurul Fatta berpandangan, pemilihan Lampung sebagai daerah pertama dalam safari politik Jokowi tidak hanya dapat dilihat sebagai kunjungan biasa, melainkan juga sebagai bagian dari strategi membangun narasi politik melalui simbol-simbol budaya yang memiliki daya tarik di ruang publik.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya