Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan dari lima kerajaan adat di Kedaton Keagungan, Bandar Lampung, Sabtu, 27 Juni 2026. (Foto: Istimewa)

Politik

Ritual Adat Dipakai Jokowi untuk Pencitraan Politik

SENIN, 29 JUNI 2026 | 10:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Prosesi adat yang mengiringi penganugerahan gelar "Baginda Pemuka Bangsa" kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Lampung dinilai tidak bisa dilepaskan dari konteks safari politik yang tengah dijalaninya bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pengamat politik Nurul Fatta menilai, ritual yang dilakukan Jokowi saat menerima gelar adat tersebut merupakan bagian dari upaya membangun citra politik di tengah rangkaian safari politiknya.

"Setidaknya, ritual yang dilakukan oleh Presiden ke-7 itu merupakan bentuk pencitraan politik di tengah safari politiknya," kata Nurul Fatta.


Sebagaimana diketahui, Jokowi menerima gelar adat "Baginda Pemuka Bangsa" dalam prosesi di Kedatun Keagungan, Jalan Sultan Haji, Kota Bandar Lampung, Sabtu, 27 Juni 2026. Gelar tersebut diberikan sebagai simbol apresiasi atas dedikasi Jokowi selama memimpin Indonesia.

Dalam prosesi itu, Jokowi juga menjalani ritual menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah. Momen tersebut kemudian memunculkan beragam tafsir politik di ruang publik.

Penganugerahan gelar adat tersebut berlangsung di tengah safari politik Jokowi di Lampung pada 26–28 Juni 2026. Lampung menjadi daerah pertama yang dikunjungi dalam rangkaian safari politiknya, sekaligus dikenal sebagai provinsi yang identik dengan habitat dan pusat konservasi gajah.

Menurut Nurul Fatta, rangkaian simbol dan prosesi adat tersebut memperkuat narasi politik yang ingin dibangun dalam safari Jokowi. 

"Agar narasi safari tersebut memiliki makna dan mampu menyisipkan kepentingan PSI sebagai bagian dari isu politik yang sedang berkembang," kata Fatta.

Namun, ia memandang makna politik dari kegiatan itu lebih merupakan bagian dari strategi komunikasi politik dibandingkan sebagai pesan politik yang berdiri sendiri.


Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Suahasil Puji Bea Cukai Setelah Purbaya Tersingkir, Ada Apa Nih?

Minggu, 20 September 2026 | 19:41

Tim Qonun Asasi Sebut Wacana Muktamar Ulang NU Tak Punya Dasar

Minggu, 20 September 2026 | 19:29

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Rusia Gelar Pemilu Parlemen di Wilayah Ukraina yang Diduduki

Minggu, 20 September 2026 | 18:48

Negosiasi dengan Houthi, Solusi Arab Saudi

Minggu, 20 September 2026 | 18:43

Datangi Pospera, Ratusan Warga Minta Turunkan Desil

Minggu, 20 September 2026 | 18:18

Honor Play 11 Resmi Meluncur, Bawa Baterai Jumbo 8.300 mAh

Minggu, 20 September 2026 | 18:06

Timur Tengah Memanas, Trump Cepat-cepat Tinggalkan Camp David

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

Apa Itu Perairan Masalembo yang Dijuluki Segitiga Bermuda Indonesia?

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

BNI dan Unpad Perkuat Ekosistem Kampus melalui Layanan Digital Terintegrasi

Minggu, 20 September 2026 | 17:28

Selengkapnya