Berita

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan dari lima kerajaan adat di Kedaton Keagungan, Bandar Lampung, Sabtu, 27 Juni 2026. (Foto: Istimewa)

Politik

Ritual Adat Dipakai Jokowi untuk Pencitraan Politik

SENIN, 29 JUNI 2026 | 10:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Prosesi adat yang mengiringi penganugerahan gelar "Baginda Pemuka Bangsa" kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Lampung dinilai tidak bisa dilepaskan dari konteks safari politik yang tengah dijalaninya bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pengamat politik Nurul Fatta menilai, ritual yang dilakukan Jokowi saat menerima gelar adat tersebut merupakan bagian dari upaya membangun citra politik di tengah rangkaian safari politiknya.

"Setidaknya, ritual yang dilakukan oleh Presiden ke-7 itu merupakan bentuk pencitraan politik di tengah safari politiknya," kata Nurul Fatta.


Sebagaimana diketahui, Jokowi menerima gelar adat "Baginda Pemuka Bangsa" dalam prosesi di Kedatun Keagungan, Jalan Sultan Haji, Kota Bandar Lampung, Sabtu, 27 Juni 2026. Gelar tersebut diberikan sebagai simbol apresiasi atas dedikasi Jokowi selama memimpin Indonesia.

Dalam prosesi itu, Jokowi juga menjalani ritual menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah. Momen tersebut kemudian memunculkan beragam tafsir politik di ruang publik.

Penganugerahan gelar adat tersebut berlangsung di tengah safari politik Jokowi di Lampung pada 26–28 Juni 2026. Lampung menjadi daerah pertama yang dikunjungi dalam rangkaian safari politiknya, sekaligus dikenal sebagai provinsi yang identik dengan habitat dan pusat konservasi gajah.

Menurut Nurul Fatta, rangkaian simbol dan prosesi adat tersebut memperkuat narasi politik yang ingin dibangun dalam safari Jokowi. 

"Agar narasi safari tersebut memiliki makna dan mampu menyisipkan kepentingan PSI sebagai bagian dari isu politik yang sedang berkembang," kata Fatta.

Namun, ia memandang makna politik dari kegiatan itu lebih merupakan bagian dari strategi komunikasi politik dibandingkan sebagai pesan politik yang berdiri sendiri.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya