Gelombang PHK Masih Mengintai, Ini Penjelasan Istana

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri ternyata tidak hanya disebabkan oleh persoalan harga dan pasokan gas bumi. 

Pemerintah menegaskan bahwa dunia usaha saat ini tengah menghadapi tekanan berat akibat kombinasi berbagai faktor global dan domestik, antara lain eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, penurunan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing serta kecenderungan relokasi investasi ke negara lain.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah terus mengupayakan berbagai langkah mitigasi guna menekan laju PHK di sektor industri. 

Ia menekankan bahwa tantangan yang dihadapi pelaku usaha jauh lebih rumit daripada sekadar masalah harga energi.

"Konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas non-subsidi. Kemudian daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, dikutip di Jakarta, Senin 29 Juni 2026.

"Di sisi lain, ada relokasi sebagian produksi ke negara lain dan pelemahan Rupiah yang membuat biaya produksi meningkat. Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," tambahnya. 

Selain menjelaskan akar masalah, Said Iqbal juga mengklarifikasi isu yang beredar mengenai gelombang PHK yang disebut-sebut telah menyentuh angka 55 ribu pekerja.

Menurutnya, pemerintah saat ini masih gencar melakukan verifikasi faktual di lapangan. Langkah ini penting karena tidak semua data yang mencuat ke publik merupakan kasus PHK baru.