Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus. (Foto: Istimewa)
Persoalan investasi di kawasan Rempang-Galang di Kepulauan Riau masih menyisakan pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini yang diwariskan bukan hanya proyek investasi berskala jumbo, tetapi juga persoalan tata kelola yang berpotensi menjadi preseden bagi proyek-proyek strategis nasional jika tidak segera dibenahi.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mengatakan, Rempang-Galang tidak bisa dipandang semata sebagai proyek investasi Xinyi Group ataupun pembangunan kawasan industri kaca dan panel surya.
Menurutnya, kawasan tersebut menjadi gambaran bagaimana negara menghadapi tarik-menarik antara percepatan investasi dengan penyelesaian persoalan agraria, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat.
“Rempang adalah cermin bagaimana negara membangun investasi ketika persoalan tanah, masyarakat, tata ruang, dan legitimasi sosial belum sepenuhnya selesai,” kata Iskandar dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu 28 Juni 2026.
Ia menjelaskan, pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, Rempang Eco-City diposisikan sebagai bagian dari agenda investasi strategis nasional dengan menghadirkan Xinyi Group sebagai investor utama yang digadang-gadang membawa investasi ratusan triliun rupiah serta membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan.
Dari sisi kebijakan ekonomi, langkah tersebut dinilai sah sebagai bagian dari strategi hilirisasi dan industrialisasi nasional. Namun, menurut Iskandar, keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan besarnya komitmen modal, tetapi juga bergantung pada kesiapan fondasi hukum dan sosial.
“Investasi tidak boleh bergerak lebih cepat daripada kepastian hukum. Ketika persoalan agraria yang telah berlangsung bertahun-tahun belum terselesaikan, negara justru mempercepat agenda investasi. Di situlah akar persoalan mulai terlihat,” kata Iskandar.
Iskandar mengingatkan, jauh sebelum Rempang Eco-City diperkenalkan kepada publik, masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Adat Pulau-pulau Rempang Galang (HIMAD PURELANG) telah memperjuangkan pengakuan hak atas tanah melalui jalur administrasi maupun hukum. Kondisi itu, menurutnya, menunjukkan pemerintah memasuki kawasan yang sejak awal telah menyimpan persoalan struktural.
“Persoalan itu seharusnya menjadi pekerjaan pertama negara. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Narasi investasi lebih dahulu dibangun, sementara penyelesaian masalah dasarnya masih berjalan,” kata Iskandar.
Menurut Iskandar, konflik sosial yang mencuat pada September 2023 tidak cukup dijelaskan hanya dengan persoalan komunikasi sebagaimana pernah disampaikan pemerintah saat itu. Ia menilai munculnya konflik menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam proses perencanaan, koordinasi, hingga pengendalian kebijakan.
“Kalau proyek sebesar Rempang Eco-City dapat menimbulkan konflik hanya karena komunikasi, berarti ada persoalan yang lebih mendasar pada kualitas perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kebijakan,” kata Iskandar.
Ia juga mengingatkan hasil investigasi Ombudsman RI yang menemukan adanya maladministrasi dalam pengembangan Rempang Eco-City. Temuan tersebut dinilai menjadi indikator bahwa tata kelola proyek memang memerlukan evaluasi secara menyeluruh.
