Kebijakan pemerintah untuk mengkonsolidasikan jumlah perusahaan BUMN dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat efisiensi tata kelola perusahaan pelat merah sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan negara.
Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan, jumlah BUMN yang terlalu besar selama ini turut memunculkan beban anggaran yang tidak sedikit, terutama untuk kebutuhan direksi dan komisaris.
Karena itu, perampingan dinilai penting agar perusahaan-perusahaan negara dapat beroperasi lebih efektif sekaligus memperkuat pengawasan yang dilakukan Danantara terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah.
"Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah cukup bagus. Dengan perampingan-perampingan ini, kemudian di merger, ya ini sudah cukup efektif ya tujuannya Pak supaya ada pengawasan yang ketat dari Danantara itu sendiri," ujarnya saat dihubungi
RMOL di Jakarta, Minggu, 28 Juni 2026.
Selain memperkuat pengawasan oleh Danantara, kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan BUMN yang lebih sehat secara bisnis dan mampu menyumbang laba kepada pemerintah.
"Nah sehingga dengan adanya perampingan ya terhadap perusahaan-perusahaan BUMN ini diharapkan perusahaan-perusahaan ini itu mendapatkan hasil. Artinya apa? mereka itu memberikan laba terhadap pemerintah," kata dia.
Mengenai nasib karyawan yang terdampak perampingan BUMN, Ibrahim mengatakan proses penyesuaian dapat dilakukan melalui pengalihan maupun penggabungan ke perusahaan lain yang masih membutuhkan sumber daya manusia.
"Pemerintah pasti sudah mempunyai satu program juga, dan Danantara sudah mempunyai program bahwa karyawan-karyawan ini mau dikemanakan," kata dia.
Dalam pidato penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu, 29 Juni 2026, Prabowo mengumumkan rencana memperkecil jumlah perusahaan BUMN dari 1.000 menjadi hanya 250.
“Dari 1000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah, ya. Bagaimana Pak Oskar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250," ungkap Prabowo.
Menurut Prabowo, keberadaan ratusan perusahaan yang tidak menghasilkan keuntungan namun tetap mempertahankan struktur organisasi yang besar hanya akan menguras anggaran negara.
"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 Dirut, 750 Direksi kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara,” ujarnya.
