Berita

Kolase Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pangarep. (Foto: editing AI)

Politik

Pengamat:

Jokowi Turun Gunung karena Takut Gibran-Kaesang Dibuang Penguasa

MINGGU, 28 JUNI 2026 | 18:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Safari politik yang gencar dilakukan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) ke berbagai daerah pasca-lengser terus memantik kegaduhan baru. Manuver politik teranyar Jokowi bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu dituding kuat sebagai syahwat terselubung untuk melanggengkan dinasti kekuasaannya.

Direktur Executif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menilai, langkah "turun gunung" yang dilakoni mantan penguasa RI-1 tersebut tidak lebih dari sekadar upaya penyelamatan agar anak-anaknya tidak terlempar dari lingkar kekuasaan nasional.

"Safari Jokowi untuk menjaga keturunannya tetap dalam orbit politik, di mana Gibran hari ini menjadi Wapres dan Kaesang dengan PSI-nya," kata Hari kepada RMOL, Minggu, 28 Juni 2026.


Menurut Hari, restu dan tameng politik dari figur Jokowi sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya saat ini demi menjaga posisi tawar serta pengaruh mereka di panggung politik nasional tetap stabil.

Tak hanya soal urusan domestik keluarga, Hari menganalisis posisi baru Jokowi sebagai Dewan Pembina PSI juga sengaja didesain untuk mengirimkan pesan ancaman yang sangat serius kepada rival politiknya.

Bahkan, safari di berbagai daerah basis massa dipandang sebagai bahasa komunikasi tingkat tinggi terkait peta persaingan dan unjuk kekuatan dengan PDIP.

"Dengan posisi Jokowi sebagai pembina PSI, bisa saja itu bagian dari bahasa politik bahwa PSI mampu bersaing dengan PDIP," ungkap Hari.

Secara vulgar dan menohok, Hari mengibaratkan manuver agresif tersebut bak pertempuran raksasa demi meruntuhkan dominasi partai banteng moncong putih di lapangan.

"Atau jelasnya gajah mampu menginjak banteng. Jadi Jokowi ingin mengatakan bahwa PSI mampu mengatasi dan bersaing dengan PDIP," pungkas Hari tajam.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Tiga Tantangan Utama Ekonomi Global Menurut IMF: Energi, Utang, dan Teknologi AI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 08:10

Tiga Indeks Wall Street Melemah, Dow Jones Turun 0,66 Persen

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:46

Harga Logam Mulia Redup Disengat Dolar AS dan Kenaikan Imbal Hasil

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:34

Mantan Ibu Negara Sri Lanka Ditangkap, Terseret Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:16

Bursa Eropa Berguguran Disengat Lonjakan Minyak dan Obligasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:02

Baznas Perkuat Ekosistem Digital Fundraising

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:51

PDIP Didorong Galang Kekuatan Politik di DPR terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:25

Pilpres 2029 Lampu Kuning untuk Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:01

Pakpok Putusan MK

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:33

Pramono Larang PMI Pungut Iuran ke ASN DKI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:21

Selengkapnya