Berita

Kolase Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pangarep. (Foto: editing AI)

Politik

Pengamat:

Jokowi Turun Gunung karena Takut Gibran-Kaesang Dibuang Penguasa

MINGGU, 28 JUNI 2026 | 18:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Safari politik yang gencar dilakukan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) ke berbagai daerah pasca-lengser terus memantik kegaduhan baru. Manuver politik teranyar Jokowi bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu dituding kuat sebagai syahwat terselubung untuk melanggengkan dinasti kekuasaannya.

Direktur Executif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menilai, langkah "turun gunung" yang dilakoni mantan penguasa RI-1 tersebut tidak lebih dari sekadar upaya penyelamatan agar anak-anaknya tidak terlempar dari lingkar kekuasaan nasional.

"Safari Jokowi untuk menjaga keturunannya tetap dalam orbit politik, di mana Gibran hari ini menjadi Wapres dan Kaesang dengan PSI-nya," kata Hari kepada RMOL, Minggu, 28 Juni 2026.


Menurut Hari, restu dan tameng politik dari figur Jokowi sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya saat ini demi menjaga posisi tawar serta pengaruh mereka di panggung politik nasional tetap stabil.

Tak hanya soal urusan domestik keluarga, Hari menganalisis posisi baru Jokowi sebagai Dewan Pembina PSI juga sengaja didesain untuk mengirimkan pesan ancaman yang sangat serius kepada rival politiknya.

Bahkan, safari di berbagai daerah basis massa dipandang sebagai bahasa komunikasi tingkat tinggi terkait peta persaingan dan unjuk kekuatan dengan PDIP.

"Dengan posisi Jokowi sebagai pembina PSI, bisa saja itu bagian dari bahasa politik bahwa PSI mampu bersaing dengan PDIP," ungkap Hari.

Secara vulgar dan menohok, Hari mengibaratkan manuver agresif tersebut bak pertempuran raksasa demi meruntuhkan dominasi partai banteng moncong putih di lapangan.

"Atau jelasnya gajah mampu menginjak banteng. Jadi Jokowi ingin mengatakan bahwa PSI mampu mengatasi dan bersaing dengan PDIP," pungkas Hari tajam.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya