Berita

Rembug Warga Nahdlatul Ulama (NU) se-Jabodetabek yang digelar di Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan, Minggu (28/6/2026). (Foto: Istimewa)

Politik

Rembug Warga NU Desak Reformasi Tata Kelola PBNU Jelang Muktamar

MINGGU, 28 JUNI 2026 | 17:43 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tata kelola Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menjadi sorotan dalam Rembug Warga NU se-Jabodetabek di Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan, Minggu, 28 Juni 2026. Forum tersebut juga merumuskan sejumlah rekomendasi sebagai masukan menjelang Muktamar NU pada 1–5 Agustus 2026.

Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ali Muktiyanto, menegaskan bahwa warga NU memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk menjaga organisasi, bahkan melampaui masa jabatan para pengurus.

"Saya sebelum lahir sudah NU. Jadi kita sebagai warga NU punya kewajiban moral yang lebih besar daripada pengurus PBNU itu sendiri. Pengurus bisa berganti, tetapi warga NU jangan pindah. Dari dalam kandungan pun kita sudah NU. Itu yang harus terus kita jaga," ujarnya.


Menurut Ali, memasuki abad kedua NU, tantangan organisasi telah berubah. Jika pada masa awal NU berjuang untuk kemerdekaan bangsa, kini tantangan terbesar adalah membangun tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan.

"Hampir semua institusi hari ini menerapkan governance yang akuntabel dan transparan, sementara NU sejauh ini belum sampai ke sana. Tantangan terbesar kita hari ini adalah tata kelola," katanya.

Ali juga menyinggung wacana audit terhadap PBNU. Menurutnya, audit tidak akan berjalan optimal apabila sistem pelaporan keuangan belum dibangun sesuai standar organisasi modern.

"Kalau memang mau diaudit, laporan keuangannya harus tersedia. Selama ini yang dipahami sebagai laporan keuangan sering kali hanya arus kas masuk dan keluar, padahal dalam governance modern laporan keuangan jauh lebih komprehensif," tegasnya. 

Dalam rekomendasinya kepada kepengurusan PBNU mendatang, Ali menyampaikan empat agenda pembenahan utama. Pertama, memperkuat perencanaan keuangan sehingga kegiatan organisasi tidak lagi bergantung pada sumbangan atau iuran yang bersifat insidental.

Kedua, memperkuat sistem pengawasan internal. Menurutnya, budaya organisasi selama ini masih terlalu mengandalkan kepercayaan personal sehingga fungsi kontrol belum berjalan optimal.

Ketiga, membangun manajemen risiko dalam setiap pengambilan kebijakan strategis. Ia mencontohkan polemik terkait pengelolaan tambang yang dinilai menunjukkan belum adanya mitigasi risiko yang memadai.

Keempat, menyusun laporan akuntabilitas secara terbuka dan dapat diakses publik agar meningkatkan kepercayaan warga NU terhadap organisasi.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Tasikmalaya, Dr. KH. Amin Mudzakkir, menilai potensi ekonomi NU sesungguhnya sangat besar, tetapi belum dikelola secara serius sebagai kekuatan ekonomi umat.

Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah koperasi pesantren, seperti di Pondok Pesantren Sidogiri, Al-Ittifaqiyah, Sunan Drajat, dan sejumlah pesantren lainnya yang menunjukkan bahwa ekosistem ekonomi pesantren memiliki daya saing tinggi apabila memperoleh dukungan yang memadai.

"Ini memang tidak sepenuhnya menjadi kesalahan PBNU. Negara juga memiliki peran besar untuk menghadirkan kebijakan yang mendukung berkembangnya entitas ekonomi lokal berbasis pesantren," katanya.

Direktur Eksekutif INFID, Khoirun Nikmah, menegaskan Muktamar NU mendatang harus menjadi momentum memperkuat komitmen PBNU terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan demokrasi organisasi.

Ia mengutip kesimpulan buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson bahwa institusi yang inklusif akan melahirkan kemakmuran, sedangkan institusi yang bersifat ekstraktif cenderung menghasilkan kemiskinan dan kemunduran.

"Politik menentukan ekonomi. Karena itu, kualitas tata kelola organisasi akan sangat menentukan masa depan NU sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia," ujarnya.

Rembug Warga NU se-Jabodetabek berharap berbagai rekomendasi tersebut dapat menjadi masukan bagi Muktamar NU 2026 demi memperkuat tata kelola organisasi yang lebih profesional, transparan, akuntabel, serta tetap berpijak pada karakter dan tradisi khas Nahdlatul Ulama.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya