Berita

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Hukum

Tak Berhenti di Bali, KPK Bidik Kantor Imigrasi Daerah Lain

MINGGU, 28 JUNI 2026 | 17:00 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memperluas penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) ke sejumlah Kantor Imigrasi (Kanim) di berbagai daerah.

Setelah mengembangkan perkara dari Jakarta ke Bali, penyidik kini membidik daerah-daerah yang menjadi kantong besar keberadaan WNA untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pengembangan perkara tidak akan berhenti di Bali. Saat ini, penyidik terus menghimpun informasi dari masyarakat sebagai bahan pemetaan lokasi yang diduga menjadi titik praktik pemerasan dalam layanan keimigrasian.


"Kami mendapat banyak informasi yang masuk dari masyarakat. Tentu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada publik yang telah memberikan informasi sehingga menjadi pengayaan dalam proses penyidikan perkara ini," kata Budi kepada wartawan, Minggu, 28 Juni 2026.

Menurut Budi, Bali menjadi salah satu prioritas lantaran merupakan daerah dengan konsentrasi WNA yang cukup tinggi. Namun, KPK juga akan mengawasi wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.

"Karena memang tentunya kita akan memonitor lokasi-lokasi mana saja yang menjadi kantong WNA. Di Bali menjadi salah satu sentral. Di sana ada sejumlah kampung, kita kenal kampung Rusia dan beberapa kampung lainnya. Di wilayah-wilayah lain juga sejumlah WNA bermukim," ujarnya.

Budi menegaskan, penyidik akan memetakan pola pelayanan di kantor-kantor imigrasi tersebut guna mengetahui apakah terdapat modus pemerasan yang sama.

"Nanti kita akan lihat pola-polanya di Kanim-Kanim itu, tentu nanti kita akan sasar juga untuk lakukan pengembangan," katanya.

Untuk sementara, lanjut Budi, penyidik masih fokus membuktikan keterlibatan para tersangka yang telah ditetapkan. Namun, barang bukti elektronik yang disita mulai mengungkap adanya komunikasi antara pejabat di pusat dan daerah terkait aliran setoran.

"Saat ini tentunya kita fokus dulu untuk pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari bukti-bukti yang sudah didapatkan termasuk barang bukti elektronik, tentunya kita juga meng-capture sejumlah komunikasi, ada percakapan pusat dan daerah. Nah ini yang akan terus kami telusuri, setoran-setoran ini berasal dari mana saja," jelasnya.

Setelah operasi tangkap tangan dilakukan di Jakarta Barat dan penyidikan berkembang ke Bali, bukan tidak mungkin KPK akan menyasar daerah lain yang menjadi pusat aktivitas WNA.

"Kalau saat peristiwa tangkap tangan kemarin kan lokasinya di Jakarta Barat, kemudian ini kita menyasar ke Bali. Apakah kemudian nanti kita akan sasar daerah-daerah lain yang memang menjadi kantong besar para WNA ini bermukim, kita akan cek proses dan mekanisme pengurusan izin tinggalnya," ujar Budi.

KPK juga akan mendalami apakah modus pemerasan yang ditemukan di Bali terjadi pula di kantor imigrasi lainnya.

"Apakah juga modus yang dilakukan serupa dengan yang dilakukan di Kanim, ada dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak imigrasi seperti halnya dilakukan oleh tersangka SK dan kawan-kawan, ini nanti kita akan cek," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya