Presiden Serbia Aleksandar Vucic Umumkan Mundur, Pemilu Dini di Depan Mata

RMOL. Peta politik Serbia berpotensi mengalami perubahan besar setelah Presiden Aleksandar Vucic mengumumkan rencananya untuk mengundurkan diri dalam waktu dekat.

Keputusan tersebut membuka peluang digelarnya pemilihan presiden dan parlemen lebih awal, di tengah tekanan politik yang terus menguat dari gelombang demonstrasi anti-korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Vucic saat menghadiri rapat umum Partai Progresif Serbia (SNS) di ibu kota Belgrade pada Sabtu waktu setempat, 27 Juni 2026. 

Dalam pidatonya di hadapan para pendukung, Vucic menegaskan bahwa masa kepemimpinannya sebagai kepala negara akan segera berakhir meski mandat keduanya sejatinya baru berakhir pada 2027.

“Ini adalah hari-hari dan minggu-minggu terakhir saya sebagai presiden republik ini. Setelah itu, saya akan mengundurkan diri," kata Vucic.

Pengumuman tersebut muncul ketika Serbia masih diguncang aksi protes yang dipimpin kelompok mahasiswa. Demonstrasi menuntut pemilu lebih cepat itu berlangsung sejak tragedi runtuhnya atap stasiun kereta api di Novi Sad pada November 2024 yang menewaskan 16 orang. 

Peristiwa itu memicu kemarahan publik dan berkembang menjadi gerakan yang menyoroti dugaan korupsi serta lemahnya tata kelola pemerintahan.

Di hadapan para pendukungnya, Vucic juga mengisyaratkan akan tetap berperan dalam upaya mempertahankan dominasi politik partainya meski tidak lagi menjabat sebagai presiden. 

“Dalam pemilihan mendatang, jika partai menginginkannya dan memintanya, bersama Anda, saya akan membantu memenangkan kepercayaan rakyat,” ujarnya dalam pidato yang disiarkan langsung oleh sejumlah stasiun televisi nasional.

Hingga kini Vucic belum mengungkap tanggal pasti pengunduran dirinya maupun jadwal pelaksanaan pemilu baru. 

Namun pengumuman tersebut langsung memicu spekulasi mengenai arah transisi kekuasaan di negara Balkan itu dalam beberapa bulan mendatang.

Vucic telah menjadi figur sentral politik Serbia selama sekitar 12 tahun, baik sebagai perdana menteri maupun presiden. 

Di bawah kepemimpinannya, Serbia mempertahankan status sebagai kandidat anggota Uni Eropa sejak 2012, meski proses menuju keanggotaan penuh masih berjalan lambat di tengah berbagai tantangan politik dan reformasi institusional.