Berita

Tangkapan layar pemberian adat ke Jokowi dan komentar netizen. (Foto: Instagram RMOL)

Politik

Plesetan Gelar Adat Jokowi: ‘Baginda Raja Rakus Bin Tamak’

MINGGU, 28 JUNI 2026 | 05:50 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menerima gelar adat kehormatan Baginda Pemuka Bangsa dari lima kerajaan adat Lampung. Penganugerahan tersebut menjadi salah satu agenda dalam rangkaian kunjungan Jokowi ke Lampung pada 26-28 Juni 2026.

Praktis pemberian gelar adat itu mengundang hujatan dari para netizen. Dilansir dari akun Instagram RMOL, Minggu, 28 Juni 2026, banyak netizen mengomentari gelar adat ‘Baginda Pemuka Bangsa’ Jokowi.

Banyak dari mereka yang mengaitkan dengan masa kepemimpinan Jokowi hingga memplesetkan nama gelar adat tersebut.


“BAGINDA RAJA RAKUS BIN TAMAK,” tulis pemilik akun @hafiz_bin_ aziz.

“Raja Jawa tnpa Mahkota Ambisi terus Berkuasa,” timpal akun @slow_aja6406.

“Kenapa orang ngotot ingin berkuasa terus..? Karena klo gak berkuasa pasti akan diperiksa dan dipenjara atas kejahatannya dimasa lalu,” tukas akun @jeri_alamri.

Banyak juga netizen yang mengaitkan dugaan korupsi Jokowi selama berkuasa. Hal itu seperti yang pernah dirilis OOCRP.

“haaaa.. kurang huruf 't' gelar si Jokorupt tuh.. lagian lumayan 'telat' juga. Gelar yang lebih prestisius udah doi gapai, kog.. dianugerahkan oleh OCCRP pada Desember 2024,” tulis akun @barasukmasajak.

“Raja ngibul,” timpal akun @aunksyakur.

Hingga berita ini diturunkan, sebanyak 338 netizen meng-likes unggahan tersebut dan terdapat 291 komentar.        


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya