Berita

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wahid. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Komisi VIII DPR:

Usut Tuntas Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung

SELASA, 23 JUNI 2026 | 13:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi VIII DPR berencana menemui perempuan bernama Yuvita Tri Rezeki (29) yang diduga menjadi korban penyekapan dan penyiksaan selama tiga tahun di Bandung. Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII akan mengajak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

"Ini harus kita usut tuntas," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wahid kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 23 Juni 2026.

Menurut Wahid, kunjungan lapangan akan dilakukan usai agenda kerja Komisi VIII pada pekan ini rampung. Selain melihat langsung kondisi korban, sidak juga ditujukan untuk memastikan penanganan kasus berjalan optimal.


"Ini kami akan sempatkan waktu nanti untuk ke lokasi di Bandung. Minggu depannya lagi kita akan lakukan ke sana," kata Wahid.

Ia menegaskan, Komisi VIII tidak hanya akan menggelar rapat dengan Kementerian PPPA, tetapi memilih turun langsung ke lapangan terlebih dahulu.

"Kami tidak hanya rapat, tapi kami akan ajak sidak ke sana ke lokasi. Setelah itu baru kita rapat," kata Wahid.

Wahid mengaku prihatin dengan maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk dugaan penyiksaan yang dialami Yuvita. Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan perlindungan terhadap perempuan sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan.

"Ini memang sudah alarm yang harus kita segera matikan. Artinya peran Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak harus melakukan kegiatan sosialisasi ke bawah dan bekerja sama dengan aparat," kata Wahid.

Ia juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya korban lain.

"Ini kemungkinan juga ada tempat-tempat lain seperti itu yang kita khawatirkan. Jadi ini yang kami sangat prihatin sekali," pungkas Wahid.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya