Berita

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wahid. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Komisi VIII DPR:

Usut Tuntas Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung

SELASA, 23 JUNI 2026 | 13:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi VIII DPR berencana menemui perempuan bernama Yuvita Tri Rezeki (29) yang diduga menjadi korban penyekapan dan penyiksaan selama tiga tahun di Bandung. Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII akan mengajak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

"Ini harus kita usut tuntas," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wahid kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 23 Juni 2026.

Menurut Wahid, kunjungan lapangan akan dilakukan usai agenda kerja Komisi VIII pada pekan ini rampung. Selain melihat langsung kondisi korban, sidak juga ditujukan untuk memastikan penanganan kasus berjalan optimal.


"Ini kami akan sempatkan waktu nanti untuk ke lokasi di Bandung. Minggu depannya lagi kita akan lakukan ke sana," kata Wahid.

Ia menegaskan, Komisi VIII tidak hanya akan menggelar rapat dengan Kementerian PPPA, tetapi memilih turun langsung ke lapangan terlebih dahulu.

"Kami tidak hanya rapat, tapi kami akan ajak sidak ke sana ke lokasi. Setelah itu baru kita rapat," kata Wahid.

Wahid mengaku prihatin dengan maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk dugaan penyiksaan yang dialami Yuvita. Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan perlindungan terhadap perempuan sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan.

"Ini memang sudah alarm yang harus kita segera matikan. Artinya peran Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak harus melakukan kegiatan sosialisasi ke bawah dan bekerja sama dengan aparat," kata Wahid.

Ia juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya korban lain.

"Ini kemungkinan juga ada tempat-tempat lain seperti itu yang kita khawatirkan. Jadi ini yang kami sangat prihatin sekali," pungkas Wahid.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya