Ilustrasi (Artificial Inteligence)
Ketidakpastian ekonomi global masih membayangi pasar tenaga kerja Indonesia. Meski tren pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menunjukkan penurunan pada Mei 2026, jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan sepanjang lima bulan pertama tahun ini masih tergolong tinggi.
Berdasarkan data Satu Data Ketenagakerjaan, sebanyak 23.470 pekerja tercatat mengalami PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026 dan telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Pada periode Januari sampai Mei 2026 terdapat 23.470 orang tenaga kerja ter-PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP," demikian data yang dikutip redaksi dari Satu Data Ketenagakerjaan, Senin 22 Juni 2026.
Secara bulanan, jumlah PHK sempat mencapai 5.730 pekerja pada Januari dan meningkat menjadi 7.443 pekerja pada Februari. Angka tersebut kemudian menurun menjadi 5.729 pekerja pada Maret, kembali turun menjadi 3.739 pekerja pada April, dan merosot tajam menjadi 829 pekerja pada Mei 2026.
Dari sisi wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni mencapai 5.044 pekerja. Posisi berikutnya ditempati Banten dengan 2.596 pekerja terdampak, disusul Jawa Timur sebanyak 2.332 pekerja.
Selain itu, Kalimantan Timur mencatat 1.841 pekerja terkena PHK, DKI Jakarta sebanyak 1.746 pekerja, Jawa Tengah 1.515 pekerja, Sumatera Selatan 920 pekerja, serta Sumatera Utara 906 pekerja.
Presiden KSPI Said Iqbal menilai ancaman PHK ke depan masih cukup besar, terutama akibat tekanan geopolitik global yang memengaruhi aktivitas industri dan investasi.
Menurutnya, konflik di kawasan Timur Tengah serta meningkatnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah menciptakan ketidakpastian terhadap harga energi dan stabilitas rantai pasok dunia.
Di saat yang sama, persaingan menarik investasi industri kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara juga semakin ketat. Vietnam dinilai berhasil menjadi tujuan baru bagi sejumlah produsen otomotif global untuk mengembangkan kendaraan listrik, sehingga berpotensi mengurangi aliran investasi ke Indonesia.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan ketenagakerjaan Indonesia tidak hanya berasal dari kondisi domestik, tetapi juga dipengaruhi perubahan peta industri global.
Pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja dinilai perlu memperkuat langkah antisipasi agar Indonesia tidak kehilangan basis produksi manufaktur sekaligus mampu menjaga keberlanjutan lapangan kerja di tengah transisi menuju industri kendaraan listrik.
