Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL)
INDIKATOR fundamental ekonomi sebenarnya tidak banyak. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar Rupiah, hingga neraca perdagangan. Termasuk pula defisit APBN, pengangguran, cadangan devisa, dan neraca pembayaran. Persoalannya, gerakan mahasiswa kini menuntut pemerintah untuk segera melakukan perbaikan ekonomi.
Mahasiswa demonstran meyakini bahwa perekonomian Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kurang memuaskan. Tidak sesuai harapan. Bahkan, dengan nada pesimis, aksi demonstrasi menyebut Indonesia sedang menuju kebangkrutan ekonomi.
Rasionalitas vs Ledakan Kekecewaan
Sebenarnya, seberapa mengecewakan perkembangan ekonomi Indonesia jika kita membandingkan periode Oktober 2024 dan Juni 2026.
Pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB) year-on-year meningkat dari 6,03 persen menjadi 5,61 persen pada triwulan I-2026. Angka ini tumbuh lebih tinggi seiring meningkatnya konsumsi pemerintah. Namun, capaian ini dikritik para ekonom karena estimasinya dianggap lebih tinggi daripada realitas di lapangan.
Laju inflasi memang naik dari 1,71 persen menjadi 3,08 persen per Juni 2026. Angka ini melebihi batas atas target Bank Indonesia akibat kenaikan harga energi dan pangan secara global. Sayangnya, faktor eksternal ini dianggap bukan alasan utama. Pemerintah dinilai seharusnya tetap mampu mengendalikannya.
Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah dari Rp15.300 menjadi Rp18.209. Depresiasi terjadi akibat modal asing keluar (capital outflow) dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz. Pelemahan ini memukul barang impor, meski menguntungkan produk ekspor.
Dampak lain terlihat pada menyusutnya surplus neraca perdagangan dari 2,48 miliar menjadi 89,1 juta Dolar AS per April 2026 akibat lonjakan impor migas. Defisit APBN juga membengkak dari 2,3 persen menjadi 2,9 persen PDB untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan subsidi BBM.
Sisi positifnya, tingkat pengangguran turun dari 4,91 persen menjadi 4,68 persen. Namun, penurunan ini kurang berkualitas karena diserap oleh sektor informal. Sektor formal justru diwarnai maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Pekerja pemula pun makin sulit untuk menjadi karyawan tetap. Program magang berbayar 6 bulan bagi sarjana baru lulus belum efektif dalam mengantar mereka menjadi pegawai tetap.
Akibat intervensi Bank Indonesia untuk menstabilkan rupiah, cadangan devisa ikut turun dari 151,2 miliar menjadi 144,9 miliar Dolar AS. Neraca pembayaran yang semula surplus 5,9 miliar Dolar AS pada triwulan III-2024 kini berbalik menjadi defisit akibat tekanan capital outflow.
Meski memahami dampak geopolitik global, mahasiswa tetap mendesak perbaikan dengan tenggat waktu ekstrem: 18 hari, bahkan 5 hari setelah audiensi. Jika gagal, mereka menuntut pemerintah mundur. Aspirasi mundur ini sudah disuarakan oleh mahasiswa Banyumas Raya, disertai ancaman akan melakukan aksi yang lebih besar.
Perbandingan Ekstrem
Tuntutan mundur ini sebenarnya tidak sedramatis kondisi krisis pada pertengahan tahun 1997 hingga Juni 1998. Saat itu, rupiah rontok dari Rp2.500 menjadi Rp16.000 per Dolar AS. Sungguh tidak sebanding.
Kala itu, inflasi menembus 77,6 persen. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) melonjak hingga 70 persen, mematikan sektor riil akibat meningkatnya kredit macet. Pemerintah bahkan harus menutup 16 bank umum dan mengucurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pertumbuhan ekonomi minus hingga 13,7 persen, pengangguran terbuka mencapai 13,7 juta orang, dan kemiskinan melonjak menjadi 24,2 persen di tengah kelangkaan barang dan penjarahan.
Mencari Solusi
Harapan mahasiswa akan perbaikan ekonomi sebenarnya sangat masuk akal. Namun, mendesak perubahan instan dalam waktu 5 hingga 18 hari jelas berlebihan.
Semangat darah muda tampak lebih dominan dalam menuntut kinerja kilat. Mahasiswa cenderung terpengaruh oleh opini untuk segera melakukan reformasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus jeli dalam mengidentifikasi faktor-faktor pendorong ekonomi. Jangan sampai gejolak global dan tensi geopolitik dunia dijadikan katalisator oleh aktor tertentu untuk mendorong pergantian kekuasaan. Desakan yang meluap-luap dan serba cepat ini bukanlah situasi yang normal dan alamiah dalam menuntut perbaikan ekonomi.
*Penulis adalah peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) serta pengajar di Universitas Mercu Buana.
