Berita

Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Prof. Andy Fefta Wijaya. (Foto: Istimewa)

Politik

Demokrasi Kampus dan Pentingnya Menjaga Ruang Dialog

KAMIS, 18 JUNI 2026 | 13:08 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pembubaran diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menghadirkan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih dinilai seharusnya menjadi momentum refleksi mengenai arah dan karakter gerakan mahasiswa di Indonesia.

Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Prof. Andy Fefta Wijaya, menilai peristiwa tersebut tidak hanya memunculkan polemik terkait kebebasan akademik, tetapi juga perlu menyadarkan kembali sivitas akademika mengenai peran ideal kaum intelektual.

"Legitimasi moral mahasiswa tidak hanya lahir dari keberanian mengkritik kekuasaan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan gagasan alternatif dan menjaga kualitas ruang demokrasi," ujar Andy dalam keterangan tertulisnya, Kamis 18 Juni 2026.


Menurutnya, diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, tidak semestinya direspons dengan pembubaran.

Andy menegaskan bahwa legitimasi moral gerakan mahasiswa selama ini tidak hanya dibangun dari keberanian menyuarakan kritik terhadap pemerintah, tetapi juga dari kapasitas intelektual untuk menawarkan solusi atas berbagai persoalan bangsa.

“Mahasiswa dihormati karena daya kritisnya, bukan karena kemampuannya menghentikan percakapan,” tegasnya.

Ia menambahkan, sejarah menunjukkan gerakan mahasiswa memperoleh tempat terhormat ketika mampu mengartikulasikan aspirasi masyarakat melalui argumentasi yang kuat dan rekomendasi yang dapat menjawab persoalan kebangsaan.

“Sejarah mencatat bahwa gerakan mahasiswa memperoleh pengaruh besar ketika mampu mengubah kemarahan menjadi argumentasi, mengubah kekecewaan menjadi rekomendasi, dan mengubah protes menjadi solusi,” katanya.

Di tengah polarisasi politik dan derasnya arus informasi, Andy menilai Indonesia justru membutuhkan lebih banyak ruang dialog, bukan semakin banyak sekat.

Pandangan tersebut dinilai relevan dengan situasi pasca pembubaran diskusi di UGM. Menurutnya, penghentian sebuah forum ilmiah berpotensi menghilangkan kesempatan untuk menguji gagasan secara terbuka dan mempertemukan berbagai perspektif yang berbeda.

Karena itu, Andy mengingatkan pentingnya menjaga tradisi dialog di lingkungan kampus sebagai tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika. Hilangnya budaya diskusi, kata dia, tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan tinggi, tetapi juga dapat memengaruhi masa depan demokrasi Indonesia.

“Jika ruang dialog di kampus pun tidak lagi mampu kita jaga bersama, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar sebuah forum diskusi, melainkan masa depan budaya demokrasi itu sendiri,” tandasnya.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya