Waketum PKB, Faisol Riza. (Foto: Dok PKB)
Gelombang demonstrasi mahasiswa yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi sinyal bahwa sosialisasi dua program strategis Presiden Prabowo Subianto belum optimal.
Menyikapi hal tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai kritik yang disampaikan mahasiswa perlu dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperkuat sosialisasi program-program strategis nasional, khususnya di lingkungan kampus.
"PKB melihat kritik terhadap MBG dan KDMP sebagai pesan kepada pemerintah bahwa selama hampir 1,5 tahun ini program ketahanan pangan, pembangunan generasi unggul dan penguatan perekonomian rakyat belum tersampaikan secara merata kepada kalangan mahasiswa," kata Waketum PKB, Faisol Riza, lewat keterangan persnya, Rabu, 17 Juni 2026.
Faisol menjelaskan, program MBG dan KDMP merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, berbagai program yang dijalankan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui program MBG yang dirancang untuk mendukung tumbuh kembang anak sekaligus mencetak generasi unggul Indonesia di masa depan.
"Mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki peran krusial dalam mengawal jalannya demokrasi. PKB percaya bahwa kita semua termasuk teman-teman mahasiswa dapat memahami substansi program pemerintah ini adalah kebutuhan kita bersama saat ini," tambah Faisol Riza yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian Kabknet Merah Putih.
Walaupun demikian, partai berlambang bola dunia itu tidak menutup mata dengan berbagai laporan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum terkait pelaksanaan program-program pemerintah tersebut.
"Dari sisi tata kelola dan teknokrasinya tentu membutuhkan banyak sekali pembenahan dan penyempurnaan. Ditahannya pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu yang lalu, membuktikan pemerintah tidak menutup mata atas pelanggaran hukum. Kami terus mengawasi dan mengawalnya hingga semua dapat dilaksanakan transparan sesuai aturan hukum," jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPP PKB meminta seluruh DPC dan DPW di daerah untuk aktif berdialog dengan mahasiswa di kampus-kampus setempat. Dialog tersebut diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus sarana menjelaskan tujuan dan manfaat program-program pemerintah kepada kalangan akademik.
"Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PKB wajib menjelaskan secara substansial program-program prioritas Presiden Prabowo," tukas Waketum PKB ini.
Diskusi-diskusi produktif ini, lanjutnya, penting untuk membangun kesamaan pandangan akan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia baik di luar negeri maupun di dalam negeri dan sekaligus memahami langkah-langkah yang bisa dilakukan bersama antara pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengatasi berbagai hambatan.
"Laksanakan diskusi secara terbuka untuk mendengar saran-saran perbaikan dan penyempurnaan berbagai program prioritas tersebut. Kami yakin, Gen Z yang sekarang banyak menjadi mahasiswa memiliki pandangan-pandangan konstruktif yang bisa membantu pemerintah menyempurnakan pelaksanaan program-program tersebut," tambah Faisol Riza.
Di akhir keterangannya, Faisol mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar dan harus dihormati. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional agar bangsa Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan yang akan terus muncul di masa mendatang.
