BEM Bersatu saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta (Foto:Istimewa)
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu membeberkan dugaan adanya aktor politik praktis yang menunggangi aksi penolakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh sekelompok mahasiswa belakangan ini. Pimpinan aksi tersebut, Tiyo Ardianto, diindikasikan memiliki kedekatan dengan jaringan politisi PDI Perjuangan dan eks tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, mengungkapkan bahwa indikasi kuat infiltrasi politik tersebut terlihat dari aliran fasilitas dan kehadiran sejumlah tokoh politik di lapangan.
"Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu," ungkap Rahmat dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 16 Juni 2026.
Rahmat merinci, Tiyo kedapatan menggunakan fasilitas mewah berupa mobil Fortuner yang diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni. Siti Nuraeni diketahui merupakan adik dari Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang tak lain adalah besan dari Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa—salah satu tokoh kunci tim pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 lalu.
"Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi," tambah Rahmat.
Selain itu, BEM Bersatu juga menyoroti jejak kedekatan Tiyo Ardianto dengan sang purnawirawan jenderal dalam sebuah acara di Bandung.
Tiyo dan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso diketahui menghadiri forum Dialog Nasional Kebangsaan yang sama, bersama sejumlah tokoh oposisi lainnya seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Kehadiran aktor-aktor tersebut dinilai menunjukkan adanya jejaring terorganisir di balik layar.
Melihat fakta-fakta tersebut, Rahmat sangat menyayangkan arah gerakan mahasiswa yang dipimpin oleh Tiyo. Menurutnya, perhatian mahasiswa seharusnya difokuskan pada isu-isu yang menjadi urgensi utama masyarakat, bukan menolak Program MBG yang memiliki dampak langsung terhadap perbaikan gizi dan kesejahteraan rakyat.
"Kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Sementara itu, Program MBG yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan," tuturnya.
