Representative Image (Foto: AI)
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) melontarkan kecaman keras terhadap pembukaan kedutaan Somaliland di Yerusalem yang diduduki.
Langkah tersebut dinilai sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional sekaligus berpotensi mengganggu konsensus global mengenai status Yerusalem yang hingga kini masih menjadi wilayah sengketa.
Melalui pernyataan yang diunggah di akun X resminya dan dikutip pada Selasa, 16 Juni 2026, Sekretariat Jenderal OKI menegaskan bahwa pembukaan kedutaan tersebut tidak memiliki legitimasi hukum dan merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan internasional yang berlaku.
"Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam mengutuk keras pembukaan kedutaan oleh apa yang disebut 'Somaliland' di Yerusalem yang diduduki, menegaskan bahwa tindakan ini ilegal dan merupakan pelanggaran mencolok terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan resolusi-resolusi terkaitnya," demikian pernyataan OKI.
OKI menegaskan kembali pendiriannya bahwa Israel sebagai kekuatan pendudukan tidak memiliki kedaulatan atas Yerusalem yang diduduki.
Karena itu, setiap langkah yang dimaksudkan untuk mengubah status politik, hukum, maupun demografis kota tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak memiliki kekuatan hukum di mata komunitas internasional.
"Israel, sebagai Kekuatan Pendudukan, tidak memiliki kedaulatan atas Yerusalem yang diduduki, dan bahwa semua keputusan dan tindakan yang bertujuan untuk mengubah status politik, hukum, atau demografisnya adalah batal demi hukum menurut hukum internasional," lanjut pernyataan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, OKI juga menyampaikan solidaritas penuh kepada Pemerintah Federal Somalia.
Organisasi yang menaungi negara-negara Muslim itu menegaskan dukungan yang tidak tergoyahkan terhadap kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Somalia di tengah munculnya polemik terkait pembukaan kedutaan tersebut.
"Sekretariat Jenderal menegaskan kembali solidaritas penuhnya dengan Republik Federal Somalia dan dukungan teguhnya terhadap kedaulatan nasional dan integritas wilayahnya, menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil sikap tegas terhadap langkah ilegal ini dan untuk melawannya," pungkasnya.
