Diskusi bareng menteri yang berakhir kisruh di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta pada Senin malam, 15 Juni 2026. (Foto: Instagram)
Insiden penolakan mahasiswa terhadap sejumlah pejabat Kabinet Prabowo-Gibran dalam diskusi publik di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin malam, 15 Juni 2026, dinilai menjadi refleksi penting bagi kehidupan demokrasi.
Ketua Komite Penggerak Nasional (KPN) Jejaring Penggerak Agraria dan Kaum Tani Hutan Indonesia (JAGATANI), Maslam Danuri, menilai peristiwa tersebut harus dilihat dari dua sisi yang sama pentingnya, yakni hak mahasiswa menyampaikan kritik dan keterbukaan pemerintah dalam menerima aspirasi publik.
Menurut Maslam, aksi mahasiswa tidak dapat dipandang semata sebagai kericuhan, melainkan sebagai bentuk kegelisahan terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
"Mahasiswa hadir membawa kegelisahan para petani kecil, buruh tani, dan masyarakat adat yang hari ini ruang hidupnya terancam oleh berbagai proyek oligarki serta alih fungsi lahan skala besar, termasuk di wilayah Papua,” kata Maslam dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2026.
Ia menegaskan kampus harus tetap menjadi ruang merdeka untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik. Karena itu, tuntutan mahasiswa terkait transparansi kebijakan agraria, tata ruang, dan pengentasan kemiskinan merupakan bentuk kontrol sosial yang sah dalam negara demokrasi.
Di sisi lain, JAGATANI juga mengapresiasi sikap para pejabat yang hadir dalam forum tersebut, khususnya Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko.
Maslam menilai keputusan para pejabat untuk menemui massa aksi secara langsung menunjukkan keterbukaan pemerintah terhadap kritik.
"Langkah para pejabat yang memilih tidak langsung mengamankan diri, melainkan turun ke jalan dan bahkan duduk bersila di atas aspal demi menemui massa yang berdemonstrasi, adalah sebuah preseden baik dalam budaya politik kita,” ujarnya.
Menurutnya, ketegangan yang terjadi di UGM menunjukkan masih adanya sumbatan komunikasi yang perlu segera diurai. Sebab, persoalan pertanian dan reforma agraria tidak akan selesai jika energi bangsa habis dalam polarisasi antara mahasiswa dan pemerintah.
"Ada energi luar biasa dari kedua belah pihak yakni mahasiswa memiliki gairah murni membela rakyat, sementara pemerintah menunjukkan komitmen nyata untuk membuka diri dan mendengar,” jelas aktivis asal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Karena itu, JAGATANI mendorong agar momentum tersebut dijadikan titik awal dialog yang lebih konstruktif melalui forum audiensi lanjutan yang berbasis data dan solusi.
"Pemerintah harus menjawab kritik tajam mahasiswa dengan realisasi kebijakan nyata yang melindungi tanah pangan petani kecil. Sebaliknya, elemen mahasiswa juga diharapkan terus mengawal jalannya pemerintahan lewat adu argumen dan tawaran solusi alternatif yang konstruktif di meja dialog formal demi kemandirian pangan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” demikian Maslam.
