Berita

Perwakilan Mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas MH Thamrin foto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin malam, 15 Juni 2026. (Foto: Dokumentasi Mahasiswa UBK)

Politik

Gibran Diultimatum 5x24 Jam Merespons Tuntutan Mahasiswa

SENIN, 15 JUNI 2026 | 22:36 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Perwakilan Mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas MH Thamrin telah rampung menggelar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin malam, 15 Juni 2026.

Pertemuan dilakukan usai massa aksi menggelar demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Di hadapan Gibran, massa aksi memberi ultimatum kepada pemerintah dalam waktu 5x24 jam untuk menunjukkan tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan.


"Apabila dalam waktu 5x24 jam paling lambat Jumat, 19 Juni 2026 pihak kedua melanggar, mengabaikan, atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini. Maka pihak pertama berhak mengatakan bahwa pihak kedua telah cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan kami," ujar Koordinator Aksi Muhammad Abdi Maludin.

Adapun tuntutan mereka mencakup persoalan fiskal, pendidikan, hukum, supremasi sipil, sampai dengan krisis moneter dan energi.

Secara spesifik massa aksi juga meminta pembekuan sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), lalu mengalihkan efisiensi anggaran tersebut guna mensubsidi UKT ataupun biaya operasional pendidikan tinggi demi mewujudkan pendidikan terjangkau.

"Klaster hukum dan supremasi sipil. Ini mungkin saya singkat saja karena kawan-kawan kami ada di sana. Mengirimkan rekomendasi resmi atas nama pemerintah daerah ke DPR RI untuk melakukan legislative review terhadap undang-undang Polri yang baru disahkan beberapa pekan yang lalu," jelas dia.

Selanjutnya soal klaster krisis moneter dan energi. Massa aksi mendesak otoritas moneter pusat melakukan intervensi stabilitas rupiah serta membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM non subsidi Pertamax di tingkat regional.

Sebab, ini kebijakan ini terbukti menghancurkan daya beli domestik masyarakat.

Selanjutnya, Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar memastikan Wapres Gibran menyambut baik dan menerima yang telah disampaikan dalam bentuk dialog yang interaktif.


Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Diam-diam Nusron Wahid Datang ke KPK Tanpa Penjadwalan Pemeriksaan

Rabu, 04 November 2026 | 10:26

Harga Minyak Dunia Turun ke 103 Dolar AS

Rabu, 04 November 2026 | 10:17

Skandal Listyo Sigit jadi Pintu Masuk Seret Jokowi-Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 10:13

Kapolri Terlama yang Sukses Tanam Jagung jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Mahfud MD: Gila!

Rabu, 04 November 2026 | 09:51

Laporan Keuangan Danantara Ditarget Rampung November 2026

Rabu, 04 November 2026 | 09:45

PT Djarum Bayar Cukai Tak Semestinya, Negara Rugi Triliunan Rupiah

Rabu, 04 November 2026 | 09:45

Prabowo Saja Bisa Disadap Apalagi Rakyat Jelata

Rabu, 04 November 2026 | 09:41

Perkuat Hilirisasi, NTB Berpeluang Jadi Sentra Industri Kelapa

Rabu, 04 November 2026 | 09:33

Listyo Sigit Lakukan Kejahatan Paling Jahat

Rabu, 04 November 2026 | 09:30

IHSG Merah, Mayoritas Saham Berguguran

Rabu, 04 November 2026 | 09:20

Selengkapnya