PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) harus bersih dari bancakan politik dan praktik transaksional menguntungkan segelintir elite.

Seruan tersebut disampaikan Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Kompas-RI) buntut mencuatnya dugaan komersialisasi program MBG di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Koordinator Lapangan Kompas-RI, Al Ghi menduga ada keterlibatan sejumlah kader PDIP dalam pelaksanaan program MBG di Banyuwangi. Jika benar, hal ini bertentangan dengan Instruksi DPP PDIP Nomor 940/IN/DPP/II/2026 tentang Larangan Keras Pemanfaatan Program MBG untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun politik praktis.

“Kami mendukung penuh program MBG untuk rakyat. Namun jika ada dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan tertentu, wajib ditindak tegas sesuai hukum dan aturan organisasi!” cetus Al Ghi dalam keterangannya, Jumat, 12 Juni 2026.

Dalam menyuarakan aspirasinya, Kompas-RI menggelar demo di depan Kantor Kejaksaan Agung dan Markas DPP PDIP Menteng, Jakarta hari ini.

Al Ghi menegaskan, aspirasi yang mereka bawa murni untuk menjaga agar program nasional yang diperuntukkan bagi peningkatan gizi anak-anak tidak bergeser menjadi instrumen bisnis para pemburu rente.

Guna mengawal aspirasi tersebut, Kompas-RI melayangkan tiga tuntutan krusial. Pertama, mendesak Kejaksaan Agung segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap aliran keuangan pimpinan DPC PDIP Banyuwangi serta pimpinan DPRD Banyuwangi demi mengusut tuntas dugaan komersialisasi program negara itu.

Kedua, mendesak Megawati Soekarnoputri dan jajaran PDIP memanggil dan memeriksa pimpinan DPC PDIP Banyuwangi serta pimpinan DPRD Banyuwangi yang diduga mengangkangi instruksi resmi partai.

Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, Kompas-RI menuntut DPP PDIP bertindak tegas menjatuhkan sanksi penonaktifan terhadap Ketua DPC PDIP Banyuwangi, serta melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Ketua DPRD Banyuwangi.

Al Ghi menambahkan, desakan ini merupakan bentuk kontrol publik demi menjaga marwah program nasional agar tidak menyimpang di tingkat daerah.

“Program ini adalah hak anak-anak Indonesia dan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kemakmuran pribadi, kelompok, atau elite politik tertentu,” pungkasnya.