Ketua Umum Relawan Jarnas Prabowo-Gibran, H. Nasarudin, SH, MH. (Foto: Dokumentasi Jarnas Prabowo-Gibran)
Gelombang aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa dan kelompok aktivis terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, khususnya Pertamax, mendapat tanggapan dari Ketua Umum Relawan Jarnas Prabowo-Gibran, H. Nasarudin, SH, MH.
Menurut Nasarudin, kritik dan masukan yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Ia mengapresiasi kepedulian para aktivis yang terus mengawasi jalannya pemerintahan serta memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan publik.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, aktivis, dan para pengamat yang telah menyampaikan kritik serta aspirasi terkait kebijakan pemerintah. Masukan seperti ini sangat berharga untuk pembangunan bangsa yang lebih baik," ujar Nasarudin kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Namun demikian, ia menilai bahwa kritik terhadap kenaikan BBM non-subsidi perlu dilihat secara lebih komprehensif. Menurutnya, masyarakat perlu memahami perbedaan mendasar antara BBM subsidi dan BBM non-subsidi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai kebijakan pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang secara umum digunakan oleh kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Karena itu, kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak dapat disamakan dengan kebijakan terhadap BBM subsidi yang menyangkut kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.
"Negara tidak ingin beban subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil justru ikut dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran negara benar-benar difokuskan untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan," katanya.
Lanjut dia, langkah pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal negara sekaligus mempertahankan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen membela kepentingan rakyat kecil melalui berbagai skema subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran.
"Pemerintah tetap fokus melindungi rakyat miskin. Subsidi harus tetap tersedia bagi masyarakat yang memang berhak menerimanya sehingga mereka dapat bertahan menghadapi berbagai tantangan ekonomi saat ini," imbuh dia.
Lebih lanjut, Nasarudin menilai bahwa tuntutan yang menolak kenaikan BBM non-subsidi perlu dikaji secara lebih mendalam. Sebab, apabila harga BBM non-subsidi terus ditahan, maka negara berpotensi menanggung beban yang lebih besar untuk kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu membayar harga sesuai mekanisme pasar.
"Dalam perspektif keadilan sosial, subsidi harus diarahkan kepada mereka yang membutuhkan. Negara tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat miskin demi mempertahankan kenyamanan kelompok yang secara ekonomi mampu," tegasnya.
Nasarudin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak pada perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menegaskan bahwa tantangan ekonomi global saat ini tidak dapat dilepaskan dari situasi geopolitik dunia yang memengaruhi rantai pasok energi dan harga minyak internasional.
"Kondisi geopolitik global yang tidak menentu telah memberikan tekanan terhadap harga energi dunia. Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang bijak agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga dan rakyat kecil tetap terlindungi," bebernya.
Karena itu, Nasarudin menilai kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan langkah yang tepat dan rasional dalam menghadapi dinamika ekonomi global saat ini.
Ia mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan tersebut secara objektif dan tidak semata-mata dari sisi kenaikan harga, melainkan dari tujuan besar pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan anggaran negara dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
"Yang harus menjadi prioritas kita bersama adalah memastikan rakyat kecil tetap terlindungi. Mari kita perkuat dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan menjaga ketahanan ekonomi bangsa," tutup Nasarudin.
