Berita

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). (Foto: Kemenkop)

Bisnis

Kopdes Tak Ada Bedanya dengan Indomaret Jika Jual Produk Pabrikan

KAMIS, 11 JUNI 2026 | 16:07 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes didorong menjadi wadah utama pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, keberadaan koperasi yang digagas pemerintah harus benar-benar berpihak kepada pelaku usaha rakyat dan tidak hanya menjadi tempat penjualan produk-produk pabrikan.

Ia menekankan target Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan 10 juta pelaku UMKM membutuhkan terobosan yang mampu membuka akses pasar secara luas. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mengintegrasikan pelaku UMKM ke dalam ekosistem Koperasi Desa Merah Putih.


Legislator Fraksi Partai NasDem itu mengingatkan agar KDMP tidak berkembang menjadi sekadar jaringan toko ritel yang menjual produk-produk pabrikan. Model seperti itu tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap penguatan usaha mikro dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau buat koperasi semacam Indomaret atau Alfamart, apa bedanya? Cuma pindah nama doang. Yang dijual semua pabrikan. Kan itu punya orang-orang kaya,” ujarnya, Kamis, 11 Juni 2026.

Yoyok menilai KDMP seharusnya difokuskan untuk menjual kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau, sementara ruang usaha lainnya diprioritaskan bagi produk-produk UMKM lokal. 

Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi barang, tetapi juga menjadi pasar yang mampu menyerap hasil produksi pelaku usaha kecil.

“KDMP itu jual saja kebutuhan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, dan tepung. Lainnya, masukkan UMKM. Nah ini baru cerdas, ini baru benar,” tegasnya.

Keberpihakan terhadap produk UMKM menjadi kunci untuk mencapai target peningkatan kesejahteraan jutaan pelaku usaha yang menjadi bagian dari agenda pembangunan ekonomi kerakyatan. 

Karena itu, Yoyok meminta pemerintah memastikan koperasi desa benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar menambah saluran distribusi bagi produk-produk besar.

“Yang dibutuhkan UMKM itu akhirnya satu, produknya laku terjual dan menghasilkan keuntungan. Karena itu akses pasar harus menjadi prioritas,” pungkas Yoyok.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya